1 Alamat di Jakarta Ada yang Diisi Sampai 15 KK, Bakal Dibatasi Maksimal 3

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kompleks Balaikota di Jakarta/Ilustrasi.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggodok aturan pembatasan alamat di kartu tanda penduduk (KTP).

img_title Imigrasi: Orang Asing Tak Boleh Buat Aturan Eksklusif di Indonesia

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan, pada 1 alamat nantinya cuma boleh dipakai untuk 3 kartu keluarga (KK). Katanya, aturan dibuat guna menangani isu administrasi kependudukan Jakarta.

"Sebagai bahan pertimbangan dalam penanganan isu administrasi kependudukan, Jakarta mengajukan beberapa rekomendasi. Setelah kita lakukan penelitian atau pendataan Dinas Dukcapil, ternyata penduduk Jakarta hanya 8,5 juta yang benar-benar memiliki KTP dan tinggal di Jakarta," kata dia, Sabtu, 18 Mei 2024.

img_title Pemerintah Perkuat Pemanfaatan IKD untuk Penyaluran Bansos yang Lebih Tepat Sasaran

Kata dia, saat ini, satu alamat bisa dipakai belasan keluarga. Para keluarga tersebut, lanjutnya, tinggal secara bergantian pada satu rumah.

Kartu keluarga.

Photo :
  • disdukcapil.banjarkota.go.id
img_title Aturan Baru Bagasi Penumpang Garuda Bisa dapat Jatah hingga 64 Kg, Intip Detailnya

"Dalam satu alternatif tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki maksimal tiga kartu keluarga. Di Jakarta satu alamat bisa sampai 13 sampai 15 KK. Ada juga satu rumah isinya bisa sampai 6 atau 9 kepala keluarga. Jadi gantian, tinggal di rumah tersebut gantian. Ini luar biasa dan mungkin tidak terjadi di daerah lain," ujarnya.

Sekda Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono

Photo :
  • VoxPop/ Rahmat Fatahillah Ilham

Maka dari itu, lanjut dia, pihaknya mau bagaimana menggunakan APBD seefisien dan seefektif mungkin dalam rangka mencapai atau menjalankan RPD yang sudah disepakati bersama.

"Jika pendatang tidak memiliki ketentuan dimaksud maka penjamin bertanggungjawab memulangkan pendatang ke daerah asal. Karena itu kita perlu membatasi, kita sepakati bersama agar satu alamat tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki tiga kartu keluarga," ujarnya lagi.

DPR Soroti Pentingnya Adminduk untuk Semua Layanan Publik, Palangka Raya Dinilai Siap Perluas Identitas Digital

DPR Soroti Pentingnya Adminduk untuk Semua Layanan Publik, Palangka Raya Dinilai Siap Perluas Identitas Digital

DPR menegaskan administrasi kependudukan menjadi fondasi layanan publik. Palangka Raya dinilai siap memperluas digitalisasi perlindungan sosial berbasis IKD.

img_title
VoxPop.co.id
31 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut