Luncurkan Maskot si Bambu, KPU Tangerang Target Partisipan Pilkada 2024 di Atas 80 Persen
- VoxPop.co.id/Sherly (Tangerang)
Kabupaten - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang meluncurkan maskot dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2024. Dalam pesta demokrasi tahun ini, penyelenggara menetapkan si Bambu sebagai maskot Pilkada 2024.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar mengatakan, maskot tersebut memiliki filosofis kekhasan wilayah Tangerang, dengan kondisi ladang awi (ladang bambu).
"Kabupaten Tangerang ini dulunya disebut ladang awi atau ladang bambu, sehingga dengan kekhasan itu kita tetapkan maskot si Bambu sebagai maskot Pilkada 2024," katanya, Jumat, 14 Juni 2024.
Ilustrasi Pilkada
- D.A. Pitaloka (Malang)
Si Bambu menjadi representasi masyarakat Kabupaten Tangerang. Hal itu tercermin dari pemilihan berbagai atribut dan ornamen yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Tangerang, seperti pada bagian kepala dan leher maskot adalah bentuk bambu dengan bagian ujung atas berbentuk runcing.
Ikat kepala yang digunakan merupakan kain batik Tangerang berwarna ungu bermotif awi koneng, baju pangsi sebagai pakaian tradisional orang Tangerang dahulu dan orang Indonesia umumnya.
"Juga ada kain batik motif awi koneng batik khas Kabupaten Tangerang. Kain batik motif awi koneng adalah sebuah karya seni batik yang merepresentasikan kekayaan budaya Kabupaten Tangerang, Indonesia. Motif ini terinspirasi oleh keindahan alam, flora, dan fauna yang khas di daerah tersebut," ujarnya.
Menurut dia, peluncuran maskot ini sebagai tanda bila adanya pesta demokrasi yang akan berlangsung di Kabupaten Tangerang, baik dalam pemilihan Bupati ataupun Gubernur 2024.
"Maskot ini tanda kalau di sini ada pesta demokrasi, yang kita harap dapat menyosialisasikan soal Pilkada 2024, sehingga angka partisipan naik. Yang mana kita target angka partisipan di atas 80 persen dengan jumlah akhir pemuktahiran data DPT (Daftar Pemilih Tetap) sekitar 2,4 juta," ujarnya.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
