Pemda Diperbolehkan Gelar Kegiatan di Hotel, Wagub Rano Bilang Begini

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno
Sumber :
  • VoxPop.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VoxPopWakil Gubernur Jakarta Rano Karno mensyukuri kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang merelaksasi kebijakan efisiensi dengan memperbolehkan mengadakan kegiatan-kegiatan di hotel.

img_title DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya

“Kita bersyukur Alhamdulillah, kesannya kalau saya baca dari kebijakan Kemendagri juga kayaknya hotel sudah boleh dilakukan untuk kegiatan rapat,” ujar Rano seperti dikutip, Rabu, 11 Juni 2025.

Rano menilai dengan diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel-hotel bisa menstimulus operasional hotel, sehingga bisa membuat ekonomi terus berjalan.

img_title Pimpinan DPR Terima Audiensi APKASI, Bahas Percepatan Pembangunan hingga Efisiensi Anggaran

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno

Photo :
  • VoxPop.co.id/Fajar Ramadhan

“Artinya pemerintah pusat berarti tahu bahwa memang kita harus memberikan stimulus untuk pergerakan hotel supaya kunjungan bisa bertambah, ruangan bisa terpakai dengan itu kan artinya ekonomi berkembang,” ucap Rano.

img_title Viral Pemuda Sebut Seorang Wakil Gubernur Pinjam Uang Rp3 Miliar dan Belum Dikembalikan

Meski begitu, Rano tetap menyampaikan untuk tidak menilai segala rapat bisa digelar di hotel. Dia juga meminta untuk kegiatan di hotel yang menyertakan ratusan orang atau memerlukan waktu beberapa hari untuk kegiatannya. Dia meminta untuk lebih mengutamakan rapat di ruangan kantor untuk lebih efektif.

“Kalau rapat cuma 10 orang ngapain di hotel, kan di kantor bisa, tentu jumlah besar ya mungkin memerlukan 100-200 orang. Ya kalau kantor ada ruangan ya tentu efektif di situ,” kata Rano.

“Tapi kan kalaupun rapat itu di hotel bukan hanya masalah tempatnya. Tapi biasanya mungkin memerlukan 2 hari, 3 hari ada rapat segala macam, seminar, seperti itulah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk menggelar kegiatan di hotel ataupun restoran.

Kebijakan efisiensi anggaran dinilai bukan berarti melarang kegiatan rapat ataupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Hotel Lombok Raya, Rabu, 4 Juni 2025, yang mengusung tema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”

Tito mengatakan, pertemuan di hotel ataupun restoran dapat dilakukan sepanjang kegiatannya benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Adapun langkah tersebut juga untuk menghidupkan sektor hospitality.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut