Tak Mau Ketinggalan, Kota Bekasi Mulai Bangun Smart City
- businesstoday.net.my
Terpisah, anggota komisi D Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Ronny Hermawan, menjelaskan, agar terwujudnya smart city di Kota Bekasi, pihaknya sering kali meminta Dinas Pendidikan untuk memenuhi sejumlah kekurangan unit sekolah.
“Setiap tahun, kami sudah minta untuk menambah unit sekolah yang dinilai kurang seperti SMP, SMA dan SMK. Tapi alasan mereka keterbatasan lahan, saya bilang kalau pun sulit gunakan sarana yang ada kalau perlu dibikin tingkat seperti sekolah swasta yang digabung dari SD sampai SMA,” ujar Ronny.
Bahkan, kata Ronny, kalaupun ada upaya kota Bekasi menuju Smart city itu juga dirasa perlu ada Perguruan tinggi Negeri di Kota Bekasi sehingga tidak perlu lagi masyarakat dengan tingkat kecerdasannya itu mencari perguruan tinggi negeri di luar daerah lain.
“Gimana mau menuju smart city, sekolah negeri masih kurang. Dan kami berharap ada perguruan tinggi Negeri dibangun juga oleh pemerintah Kota Bekasi demi tercapainya wujud dari smart city,” kata Ronny.
Terkait dengan program untuk mengentaskan jumlah putus sekolah di Kota Bekasi, diakui Ronny, APBD Kota Bekasi tahun 2017 nanti, Dinas Pendidikan Kota Bekasi memasukkan anggran senilai Rp6 miliar. Namun, untuk mekanismenya dan penyerapan anggaran, datanya ada di dinas tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi Sabarudin mengatakan, dinasnya mengusulkan anggaran sebesar Rp6 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk membiayai pendidikan masyarakat di wilayah setempat yang putus sekolah. "Agar melanjutkan sekolah," kata Rudi.
Menurut dia, masyarakat putus sekolah bisa melanjutkan sekolah non formal di pusat kegiatan belajar masyarakat atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. "Mereka bisa kejar paket sampai mendapatkan ijazah kesetaraan," kata dia.
Rudi mengatakan, selama ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan formal, di mana dana tersebut dimanfaatkan warga miskin melalui biaya operasional sekolah (BOS) untuk keperluan sekolah.
Sementara, pendidikan non formal juga membutuhkan biaya layaknya pendidikan formal. "Untuk beli buku dan kebutuhan sekolah lainnya," kata dia.
