Yudi Latief Mundur, Jokowi Belum Bersikap
- VoxPop.co.id/Zahrul Darmawan
VoxPop – Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengetahui perihal pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latief.
Surat itu sudah berada di tangan Presiden Jokowi dan Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Ada surat tadi sudah dikirim ke Presiden dan cc ke Sesneg, Seskab tadi pagi saya bicara dengan Sesneg, Seskab yang isinya kira-kira disederhanakan begitu," kata Johan, di kantornya, Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.
Surat itu baru diterima oleh pihak Istana pada Jumat pagi ini. Surat langsung diserahkan ke Presiden Jokowi.
"Kalau surat resmi belum baca karena diterima Seskab dan Sesneg baru tadi pagi. Tapi suratnya per tanggal 7 Juni 2018. Mungkin kemarin kirimnya dan diterima sekarang," ujar Johan.
Dengan pengunduran diri Yudi itu, BPIP kehilangan kepalanya. Selain itu, juga menghambat kerja BPIP yang dinilai sangat penting untuk membumikan kembali Pancasila.
Atas persoalan itu, Johan mengaku Presiden belum bisa bersikap langsung untuk mencari pengganti Yudi. "Respons belum bagaimana pengganti. Tapi mengundurkan diri hak semua orang," katanya.
Berikut tulisan yang diunggah Yudi Latif di akun Facebook-nya pada Kamis dinihari, 7 Juni 2018.
TERIMA KASIH, MOHON PAMIT
Salam Pancasila!
Saudara-saudaraku yang budiman,
Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.
Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.
