Terungkap Alasan Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VoxPop – Yudi Latief resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP). Surat itu dikirim tertanggal 7 Juni 2018, namun baru diterima Presiden Joko Widodo pada Jumat 8 Juni 2018 pagi ini.
Hampir sama seperti yang diutarakannya di akun Facebook pribadinya, salah satu alasan yang membuat dia mundur adalah memposisikan BPIP setara dengan kementerian, yang sebelumnya hanya berupa unit kerja presiden (UKP).
"Pak Yudi Latief setelah setahun di UKP dan BPIP merasa transformasi itu yang juga dikerjakan BPIP sudah hampir selesai itu tugasnya dianggap Pak Yudi Latief," kata Jubir Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, di kantornya, Istana Negara, Jakarta, 8 Juni 2018.
Saat masih bernama UKP Pembinaan Idiologi Pancasila (PIP), Yudi memang selalu mendorong agar unit ini bisa setara dengan kementerian. Sehingga koordinasinya langsung, dan kurikulum mengenai Pancasila bisa langsung disinergikan dengan lembaga dan kementerian terkait.
Perjuangan itu, akhirnya terwujud pada Februari 2018. UKP PIP berubah menjadi BPIP, berdasarkan Kepres Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP. Sehingga tertanggal 28 Februari 2018, resmi menjadi badan yang setara dengan kementerian dan lembaga.
Namun menurut Johan, salah satu yang menjadi alasan Yudi mundur adalah faktor keluarga.
"Termasuk urusan keluarga yang membutuhkan perhatian besar dari Pak Yudu Latief," kata Johan.
Berikut tulisan yang diunggah Yudi Latif di akun Facebook-nya pada Kamis dini hari.
TERIMA KASIH, MOHON PAMIT
Salam Pancasila!
Saudara-saudaraku yang budiman,
Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.
Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.
