Beredar Ajakan Jangan Beli Camilan Miliknya, Kaesang Malah Bersyukur
- VoxPop/M Ali Wafa
VoxPop – Putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yakni Kaesang Pangarep diketahui punya banyak lini bisnis. Salah satunya produk makanan kemasan dengan merek Kemripik.
Kemripik berasal dari bahasa Jawa, yang artinya renyah garing. Makanan kemasan yang terdiri dari varian singkong hingga kentang ini sudah diluncurkan pada tahun lalu dan dijual di mini market ritel.
Kaesang kerap mempromosikan jajanan kemasan itu dalam akunnya di media sosial. Namun ternyata, ada pihak yang menyerukan untuk tidak membeli jajanan tersebut.
Hal itu terungkap setelah akun @digeeembok di Twitter mengunggah screenshot percakapan di grup WhatsApp dengan nama Persaudaraan Alumni 212. Salah satu anggota grup mengajak jangan membeli camilan buatan putra presiden negeri ini.
"WARNING !!!!! Jangan ada yang beli "Kemripik". Ini buatan anak2nya jokowi... sudah mulai dijual di indomaret dll," bunyi ajakan tersebut.
Dalam unggahannya itu tampak nama dan nomor orang yang mengajak untuk tak membeli camilan tersebut. Bahkan akun @digeeembok mengungkap profesi dan alamat orang tersebut.
"Sekalian bilangin kadal gurun baru netes, ayyy dulunya spesialis iris2 yang bikin hoax di WAG (WA Group)," tulis akun @digeeembok.
Baca juga:
Fakta Pencopotan Helmy Yahya Sebagai Dirut TVRI
Warganet Respons Sinta Nuriyah Bilang Muslimah Tak Wajib Berhijab
Kaesang yang mengunggah kembali postingan tersebut pun memberi respons. Dia menulis sesuatu yang ngademin, meminta supaya masalah tersebut dihentikan. Adik Gibran Rakabuming Raka ini justru bersyukur lantaran dapat promosi gratis di grup WA.
"Udah jangan diperpanjang masalah begini. Saya bersyukur dapet promosi gratis di WAG. Jaman sekarang susah bikin orang sukarela berbagi informasi mengenai produk saya," tulisnya.
Kaesang Mau Nyaleg di Dapil Puan, Begini Kata Hasto PDIP
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto merespons santai keputusan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang akan maju sebagai caleg pada Pemilu Legislatif 2029.
