Mundur dari Stafsus Jokowi, Bos Ruang Guru Bikin Surat Terbuka
- Instagram/@belvadevara
VoxPop –Adamas Belva Syah Devara atau akrab dikenal Belva Devara mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia pada Selasa, 21 April 2020. Karena, Belva tidak mau menggangu konsentrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19.
Beberapa hari ini, Belva lagi disorot publik lantaran perusahaan miliknya yaitu Ruang Guru menjadi mitra pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada para pengangguran melalui program kartu pra kerja.
Menghindari polemik, Belva akhirnya mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi untuk terkait pengunduran dirinya sebagai Staf Khusus Presiden milenial. Ia mengirimkan surat pada 15 April 2020, kemudian disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi pada 17 April 2020.
Dalam surat tersebut, Belva mengaku berat mengambil keputusan ini. Tapi, ia tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisinya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan.
"Yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19," kata Belva seperti dikutip dari instagram.
Meskipun, kata dia, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO) telah menjelaskan bahwa proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan.
"Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja," ujarnya.
Berikut surat terbuka Belva Devara, CEO Ruang Guru:
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah yang Maha Penyayang.
Berikut ini saya sampaikan informasi terkait pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja.
