Simalakama Stafsus Hingga Desakan Jokowi Setop Proyek Ruangguru
Dengan ini, saya juga ingin menjelaskan bahwa saya tidak dapat merespon pertanyaan-pertanyaan media dalam beberapa hari terakhir karena saya ingin fokus dalam menyelesaikan hal ini terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menghormati dan menghargai keputusan saya tersebut.Semoga kita semua bisa segera keluar dari masalah pandemi yang berat ini,” tulisnya.
Keputusan Belva tampaknya tidak meredam polemik di publik. Masalah baru malah muncul karena dan menjadi polemik. Sorotan paling tajam adalah soal ruangguru yang jadi mitra kartu prakerja tersebut.
Setop Proyek Ruangguru
Keputusan Belva mundur karena ingin menghindari polemik antara jabatannya sebagai staf khusus Presiden dan perusahaannya sebagai mitra program kartu prakerja diapresiasi. Namun ada hal lain yang didesak kepada Presiden Jokowi.
Politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mengapresiasi keputusan Belva. Itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan juga menunjukkan masih ada etika publik di Indonesia.
"Bagus, Ini memberi kesan baik dan bertanggung jawab bagi dirinya. Kini kita bisa bilang bahwa etika publik masih memiliki tempat terhormat di republik ini," kata Rachland dilansir dari VoxPopnews, Rabu 22 April 2020.
Jokowi, kata Rachland juga telah memberikan contoh yang baik dengan mengizinkan Belva mundur. Namun ada satu hal penting yang harus dilakukan Jokowi, yakni membatalkan penunjukkan aplikasi untuk pelatihan yang jadi mitra kartu prakerja.
"Dan yang lebih penting membatalkan proyek pelatihan online yang tak relevan saat ini dan cuma menguntungkan perusahaan platform digital," ucap Rachlan.
Rachland meminta, dana tersebut agar dialihkan menjadi dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Karena saat ini, bantuan tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Selain itu, dampaknya juga akan lebih banyak. Salah satunya yakni dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. "Lebih baik alihkan dananya jadi BLT agar rakyat bisa belanja kebutuhan hidup sehari-hari dan multiplier effectnya menggerakkan ekonomi," kata dia.
Transparansi Setneg Soal Stafsus
Atas kasus Belva, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan permohonan mendapat informasi publik ke Kementerian Sekretariat Negara. Permohonan diajukan melalui surat yang dikirimkan pada Selasa kemarin.
