Kasus Reynhard Sinaga, Istana Akui Indonesia Tercoreng
- VoxPop.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti.
VoxPop – Pihak Istana menyebutkan, kasus warga negara Indonesia (WNI) Reynhard Sinaga yang divonis seumur hidup lantaran memperkosa ratusan orang, mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah dan dia sendiri sudah mengikuti kasus itu sejak muncul. Menurut dia, apa yang dilakukan Reynhard bertolak belakang dengan ciri masyarakat Indonesia.
“Tentunya ini mau tidak mau suka tidak suka, mencoreng wajah kita. Padahal wajah kita wajah bangsa Indonesia ini penuh dengan etika ketimuran, sopan santun, harga menghargai,” kata Pramono, ditemui di kantornya, Rabu, 8 Januari 2020.
Soal peradilan yang dilakukan di Manchester Inggris ini, Pramono mengatakan, pemerintah Indonesia sangat menghargai. Meski begitu, atas apa yang terjadi pada Reynhard membuat pihaknya bersedih. Mengingat jumlah korbannya yang tidak sedikit, sampai ratusan orang.
“Ada kasus ini sungguh sangat sedih. Kita sendiri juga prihatin karena korban yang jumlahnya ratusan itu tentunya secara psikologis juga sangat berat,” katanya.
Pramono memastikan pemerintah RI melalui KBRI di London, akan terus memantau dan mengikuti perkembangan kasus ini. “Dan kita juga menginginkan Reynhard Sinaga mendapatkan pengadilan yang fair dan terbuka,” ujarnya.
Seperti diketahui, kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga di Inggris menggemparkan dunia. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup dengan hukuman minimal 30 tahun oleh Pengadilan Manchester, Inggris, karena telah memperkosa lebih dari 190 orang di Inggris.
Dalam persidangan, hakim pun menyebut Reynhard sebagai predator seksual setan. Ia diketahui melakukan perbuatannya dengan keji, bahkan meracuni korban dengan obat GHB yang membuat mereka tak sadarkan diri. Tak hanya itu, Reynhard juga merekam hubungan seks tersebut.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
