Gerindra Cium Aroma Pilkada dalam Penanganan Covid-19 di Depok

VoxPop – Partai Gerindra mengkritik penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Depok yang mereka anggap sarat kepentingan politik untuk pilkada. Salah satu buktinya adalah tidak dilibatkannya Pradi Supriatna, Ketua Gerindra Depok yang juga sang Wakil Wali Kota.

Baca Juga

DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil

Sekertaris Partai Gerindra Kota Depok, Hamzah, mengaku sudah sering menanyakan hal itu, namun sampai kini tidak ada jawaban secara jelas. “Teman-teman di rapat paripurna sering sampaikan, kenapa Pak Wakil Wali Kota tidak dilibatkan. Di tim Gugus juga kita tanyakan, tapi kan jawabannya ngambang. Sampai saat ini misteri jawaban itu. Maka Fraksi Gerindra menyimpulkan, ini politisasi--jelas,” kata pada Selasa, 16 Juni 2020.

Padahal, kata Hamzah, seharusnya semua pihak bisa bersinergi menghadapi persoalan ini. “Karena penanggulangan Covid-19 ini kami tidak perlu pikir politik mau bersaing. Ini kan harus bersama-bersama seluruh elemen.”

Baca Juga

Pertama Kali Sejak Pandemo Covid-19, China Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Kasus seperti itu, katanya, hanya terjadi di Kota Depok. Di daerah-daerah lain hampir selalu sang wakil sekaligus menjabat Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19/

Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Depok itu curiga hal itu ada kaitannya dengan ajang pilkada yang dalam waktu dekat bakal berlangsung di Kota Depok. “Dipastikan itu, semua dipolitikin. Buat saya yang sekarang berpandangan beda politik, harusnya disikapi politiknya dewasalah. Waktu nyalonin kan sama-sama,” ujarnya.

Baca Juga

Kesaksian Orang Tua Siswa soal Robohnya SDN Kebayoran Lama 09 Jaksel: Terjadi saat Libur Pilkada Jakarta Hujan Deras

Sakit Hati

Merasa kurang puas dengan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Depok, Gerindra bersama PDIP sempat menggulirkan wacana Panitia Khusus dengan melibatkan para anggota Dewan.

Isi pembahasan di antaranya soal anggaran yang tidak transparan, bansos yang tidak tepat sasaran, hingga upaya penanganan yang kurang efektif. Namun, usulan itu ditolak oleh sejumlah fraksi dari partai lain.

“Kita kalah voting, yang setuju itu cuma Gerindra dan PDIP, lima fraksi yang lain menolak pansus. Akhirnya karena pembahasan surat Gerindra dan PDIP tidak terjadwalkan di bamus (badan musyawarah), di mana bamus itu untuk sinkronisasi untuk jadwal dan lain-lain,” ujarnya.

Sampai sekarang, jumlah orang yang terjangkit Covid-19 di Kota Depok selalu bertambah. Gugus Tugas mencatat, ada 658 orang dengan kasus terkonfirmasi positif, sembuh 387 orang, dan meninggal dunia 34 orang pada periode Senin, 15 Juni 2020.    

Halaman Selanjutnya

Dia menganalisis, itu banyak faktor. Salah satunya adalah tata pelaksanaan kampung siaga. “Ketika dibentuk kampung Covid-19, itu tidak diarahkan dan tidak jelas. Ketika kampung Covid dibentuk, bagus sebetulnya; terobosan satgas sampai RW, tapi tidak ada juklak juknis yang jelas, harus seperti apa, tidak dijalankan dengan baik.”