Disebut Mau Bongkar Skandal Pilpres, Wahyu Cabut Surat Kuasa Pengacara
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VoxPop – Tim Penasihat Hukum mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Tony Hasibuan, mengungkapkan bahwa kliennya saat ini sudah mencabut surat kuasa terhadap pengacaranya yang bernama Saiful Anam. Pencabutan surat kuasa tersebut diduga akibat pernyataan Saiful yang menyatakan Wahyu telah mengajukan justice collaborator (JC).
Anam juga bilang eks kliennya itu mau membongkar dugaan keterlibatan pihak lainnya terkait dugaan suap PAW anggota DPR, termasuk dugaan kecurangan di pilkada dan pilpres.
"Bahwa bersamaan dengan ini, Bapak Wahyu Setiawan menyatakan mencabut kuasanya atas nama Saiful Anam, SH, MH," kata Tony kepada awak media, Rabu, 22 Juli 2020.
Baca Juga: KPK Persilakan Wahyu Setiawan Ajukan JC dan Bongkar Kecurangan Pilpres
Tony juga menyebut, pernyataan ihwal dugaan kecurangan di pilkada dan pilpres bukan pernyataan pribadi Wahyu, melainkan hanya pernyataan Saiful Anam.
"Menurut pemberitaan media yang ada, menyatakan bahwa Wahyu Setiawan mengajukan justice collaborator akan membongkar kecurangan pilpres dan pilkada merupakan pernyataan pribadi Saudara Saiful Anam, bukan pernyataan resmi Bapak Wahyu Setiawan," jelas Tony.
Sebelumnya, saat masih menjadi pengacara Wahyu, Saiful menyebut bahwa kliennya bakal buka-bukaan terkait kecurangan pemilu seperti pilpres dan pilkada. Pun, menyangkut kasus suap kepengurusan Pergantian Antar Waktu atau PAW anggota DPR, Harun Masiku dari PDIP.
"Semuanya Pak, tidak hanya yang terlibat PAW, tetapi terkait kecurangan Pemilu, Pilpres dan Pilkada akan diungkap semua," kata Saiful saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 21 Juli 2020.
Pada perkaranya, Wahyu didakwa menerima suap Rp600 juta dari mantan Caleg PDIP Harun Masiku.
Pemberian uang itu dimaksudkan agar terdakwa mengupayakan PAW anggota DPR RI dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan 1 kepada Harun Masiku. Wahyu juga didakwa menerima suap Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. (ren)
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
