Tepis Dinasti Politik Jokowi, PDIP Bandingkan dengan George Bush di AS

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • VoxPopnews/ Anwar Sadat

VoxPop – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menepis tudingan sebagian kalangan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti politik melalui anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dengan mencalonkan mereka dalam pilkada. Partai itu berdalih, pencalonan terbuka untuk semua orang, termasuk anak dan menantu presiden.

img_title Gelar Adat Jokowi Terus Bertambah, Ahmad Ali: Rakyat Mengingat Hasil Kerja

Lagi pula, menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, kaderisasi yang paling efektif memang mesti dimulai dari keluarga. Prinsip itu bahkan dipedomani di seluruh dunia pendidikan, dan begitu pula dalam politik. Yang penting, katanya, saluran rekrutmen kader atau pencalonan terbuka dan transparan.

Hasto mencontohkan, para calon kepala daerah yang diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, pada 17 Juli, menunjukkan adanya proses kepemimpinan yang muncul dari partai, tetapi ada juga yang dari luar. Itu bukti PDIP terbuka bagi siapa saja, meski semua harus melewati proses kaderisasi formal.

img_title Bobby Nasution: Sumut Siap Jadi Pusat Fashion Indonesia Lewat Wastra

"Mas Gibran, misalnya, jelas adalah anak Presiden Jokowi. Tertuang di dalam konstitusi setiap warga negara punya hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Untuk itu proses itu dibuka oleh PDIP, yang penting seluruh calon tersebut, khususnya Mas Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," katanya, Kamis, 23 Juli 2020.

Baca: Jalan Berliku Gibran Rakabuming untuk Sowan ke 'Sang Rival'

img_title Roy Suryo Ajukan Praperadilan Keempat Kalinya, Minta Status Cekal Dibatalkan

Itu tak serta-merta dapat dikatakan sebagai dinasti politik, Hasto berdalih. Sebab, di negara yang sistem demokrasinya sudah maju, umpama di Amerika Serikat, publik tak mempermasalahkan anggota keluarga pejabat mencalonkan sebagai pemimpin asalkan memang memiliki kemampuan dan kompetensi.

"Kalau kita lihat di negara-negara maju, yang menjadi contoh berkembangnya demokrasi, di Amerika Serikat, bagimana George Walker Bush (mantan presiden AS, yang merupakan anak presiden sebelumnya, George H. W. Bush) dalam jagat perpolitikan di Amerika. Demikian pula Kennedy. Jadi, itu merupakan hal yang sifatnya alamiah di dalam kehidupan politik," katanya.

Siapa pun, dia berpendapat, jika rakyat menginginkannya menjadi seorang pemimpin dan dipilih oleh mayoritas, tidak menjadi masalah. Yang dikatakan dinasti politik adalah kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun tanpa proses pemilihan umum atau demokrasi.

Dia juga mencontohkan kasus serupa dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan karena putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencalonkan sebagai wali kota. “Jadi, bukan karena anak pejabat negara, kemudian hak politiknya tercabut. Yang penting rakyat menentukan dan punya kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujarnya. (ren)

Terdakwa perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Roy Suryo menghadiri sidang putusan praperadilan

Roy Suryo Janji Tak Ambil Uang Ganti Rugi Rp206 Juta Jika Menang Praperadilan, Disumbangkan ke Panti Asuhan

Roy Suryo menegaskan seluruh dana hasil gugatan praperadilan ketiga itu akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan maupun masyarakat yang

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut