Jokowi Kecewa Baru Sebagian Kecil Anggaran Penanganan Corona Diserap

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VoxPop – Presiden Jokowi menyoroti anggaran penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) yang belum diserap secara optimal. Menurut catatan Presiden, dari dana Rp 695 triliun yang dianggarkan, untuk sektor kesehatan dan dunia usaha baru 19 persen yang dicairkan.

img_title Puji Bahlil, Prabowo: Bisa Bikin Pak Jokowi Ketawa, Padahal Orang Solo Itu Kalem

Baca juga: Anggaran COVID-19 di Jayapura Habis, Rapid Test Massal Disetop

"Mengenai penyerapan stimulus penanganan COVID-19 masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Juli 2020.

img_title Efisiensi Anggaran MBG, Menu Murah & Bergizi Berbahan Pangan Lokal Bisa Jadi Opsi

"Data terakhir yang saya terima, tanggal 22 Juli dari total stimulus penanganan COVID yaitu sebesar Rp695 Triliun, yang terealisasi baru Rp 136 T. Artinya baru 19 persen,” lanjut Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun secara blak- blakan menyatakan bahwa realisasi anggaran seperti terbilang lamban. Termasuk relaksasi atau insentif ekonomi yang rencana pemerintah menyentuh sektor usaha kecil dan menengah.

img_title Polda Metro Siap Hadir di Praperadilan Keempat Roy Suryo Terkait Status Cekal

"Di UMKM 25 persen, ini termasuk penempatan dana di Himbara Rp 30 T,” kata dia.

Jokowi lalu meminta agar persoalan kelambanan ini segera dipecahkan dan dilakukan terobosan- terobosan. Jika hambatannya birokrasi, maka yang dilakukan adalah efisiensi serta merevisi aturan yang menghambatnya. Termasuk serapan di sektor kesehatan yang masih 7 persen.

Menurut dia, dibentuknya Komite Satuan Tugas baru punya rencana kerja harus menangani persoalan ekonomi dan kesehatan.

"Kalau memang regulasi ya revisi regulasi itu agar ada percepatan, lakukan short cut, lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah,” tutur Jokowi. (ren)

Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana (kiri)

BPK Beri Pesan ke Kementerian dan Lembaga: WTP Bukan Tujuan Akhir

BPK mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar tak puas diri meski berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

img_title
VoxPop.co.id
7 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut