Gerindra Gamang Metode Kampanye Pilkada secara Daring atau Tatap Muka
- VoxPop.co.id/ Lilis Khalisotussurur
VoxPop – Partai Gerindra mengaku akan menaati semua protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dalam rangkaian penyelenggaraan Pilkada 2020, terutama selama tahapan kampanye. Gerindra setuju jika proses kampanye dibatasi untuk mencegah penularan COVID-19.
“Kita lihat dalam situasi sekarang memang sebanyak mungkin kita menghindari adanya pertemuan-pertemuan walaupun terbatas. Karena itu juga rentan menimbulkan klaster-klaster baru COVID-19," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020.
Jika memang kampanye harus dilakukan secara daring (online), menurut Dasco, perlu diuji efektivitasnya. Secara umum, Gerindra mengaku menyelenggarakan kampanye secara daring meski belum tahu tingkat efektivitasnya karena belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca: Akhyar Nasution Diminta Orang Dekat Istana Mundur di Pilkada Medan
“Efektivitas dalam menempuh kampanye dalam daring itu kita memang perlu uji karena ini belum pernah terjadi di Indonesia. Jadi, suatu daerah tertentu kami analisis mungkin untuk kampanye melalui daring itu efektif, tapi untuk daerah tertentu memang harus ada satu-dua sentuhan yang langsung ke masyarakat," ujarnya.
Dasco mengungkapkan, Gerindra telah mempunyai strategi khusus untuk berkampanye di wilayah zona merah penyebaran COVID-19 meski dia tak menjelaskannya secara detail karena bagian dari siasat pemenangan.
Yang pasti, katanya, kampanye secara daring tidak bisa terapkan di seluruh daerah. Ada beberapa daerah yang tetap butuh turun langsung ke lapangan, dan cara itu sudah disiapkan oleh Gerindra.
Pertemuan langsung antara kandidat dengan masyarakat, terutama di daerah tertentu yang akses internetnya kurang mendukung untuk kampanye secara daring, menurut Dasco, tetap diperlukan demi menyerap semua aspirasi rakyat. “Karena memang tidak semua lini di Indonesia mempunyai kapasitas yang cukup untuk kampanye dari, misal, keterbatasan akses internet kuota, dan lain-lain," ujarnya.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
