Debat Sengit, Natalius Pigai Vs Yorrys soal Deklarasi Benny Wenda
- tvOne
VoxPop – Benny Wenda kembali heboh dan jadi kontroversi karena klaim dan pengakuannya sebagai presiden di Papua Barat. Pemerintah RI sudah merespons manuver tokoh kemerdekaan Papua Barat itu sebagai makar.
Hal ini dibahas dalam diskusi Dua Sisi 'Benny Wenda Deklarasi: Apa Respons Pemerintah?' Dalam salah satu sesi acara tersebut, terjadi adu argumen antara eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dengan anggota DPD asal Papua, Yorrys Raweyai.
Pigai mengawali pandangannya terkait upaya kemerdekaan Papua Barat sudah sering kali mencuat sejak 1969. Ia meminta penjelasannya selama tiga menit tak dipotong.
Menurutnya, referendum atau plebisit pada 1969 dari sudut pandang intelektual Papua tak sesuai dengan standar internasional merujuk Persetujuan New York antara Indonesia dengan Belanda.
"Itu cara plebisit menurut intelektual papua, tidak sesuai dengan standar internasional menurut New York agreement. Menurut kelompok intelektual papua, plebesitnya dilakukan hanya terhadap 1.280 orang dari 800 ribu orang Papua," kata Pigai dikutip VoxPop pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Pigai menyebut ketika itu intelektual Papua sampai Bupati Paniai saat itu melakukan aksi penolakan referendum. Namun, kata dia, pemerintah RI saat itu melalukan pendekatan politik melalui pendekatan prosperity. Pun, pendekatan lain dari militeristik agar doktrin orang Papua ikut integrasi.
"Sampai perjalanannya, 20 tahun otonomi khusus dikasih, angka yang menurut BPS resmi sejak 2001 sampai 2019 itu 26 ribu orang Papua masih miskin bertambah. Jadi, ini bertambah ya, bukan menurun," jelas Pigai.
Dia menyebut dari data yang dimilikinya, aspek prosperity (kemakmuran) rakyat Papua tak tercapai. Pun, fenomena kemiskinan dan kebodohan di Papua masih meninggi. Belum lagi, adanya pelanggaran HAM yang masih masif.
Pigai menyinggung setelah Jokowi menjadi presiden, muncul seolah adanya skenario Papua phobia dan rasisme.
"Hari ini, orang Papua yang orang kulit hitam dan rambut kriting, tidak suka orang Indonesia melayu dan Jawa," sebut Pigai.
Dia menyebut, upaya deklarasi didukung sebagian besar rakyat Papua dengan lebih 90 persen.
"Dalam konteks ini ketika Anda katakan siapapun orang Papua yang mendeklarasikan untuk dignity dan harga diri orang Papua, sudah pasti 90 persen lebih menerima," ujar Pigai.
