Menteri Pigai Kerahkan Anak Buah Tangani Bentrok Antardesa di Flores Timur yang Tewaskan 3 Orang
- Yeni Lestari/VoxPop
Jakarta, VoxPop – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengerahkan jajaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur untuk memantau bentrokan antarwarga yang terjadi di Adonara, Flores Timur.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Pigai mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan konflik yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi.
Pemantauan di lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat pascakonflik sekaligus mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian secara damai.
Hasil pemantauan, jelas Pigai, akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat dan agama, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Berdasarkan pengalaman menangani kasus di sana, kami menilai pendekatan melalui solusi budaya jauh lebih efektif daripada pemolisian,” ujarnya.
Menurut Pigai, pendekatan berbasis budaya lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya mengedepankan aspek penegakan hukum.
Ia menyebut pelibatan tokoh adat dan mekanisme penyelesaian yang hidup di tengah masyarakat mampu membangun kembali kepercayaan serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang.
Kementerian HAM menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk memastikan penyelesaian insiden bentrokan berlangsung secara damai, menghormati HAM, serta memberikan rasa aman bagi warga terdampak.
“Kementerian HAM berharap situasi di Adonara segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal,” ucap Pigai.
Berdasarkan data sementara Kementerian HAM, bentrokan yang terjadi pada Sabtu 18 Juli tersebut mengakibatkan sedikitnya tiga orang meninggal dunia serta puluhan rumah terbakar. (Ant)
Pemerintah Kukuhkan 188 Penggerak HAM di Desa, Bakal Digaji UMP
Wamen HAM Mugiyanto mengungkapkan para Penggerak HAM yang baru saja dikukuhkan bakal menerima gaji minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) masing-masing daerah.
