6 Anggota FPI Ditembak Polisi, Komnas HAM Bentuk Tim Penyelidikan
- VoxPopnews/Eduward Ambarita
VoxPop - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim pemantauan dan penyelidikan kasus penembakan anggota Front Pembela Islam (FPI). Saat ini, tim itu sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik.
"Tim juga sedang mendalami informasi dan mengumpulkan fakta-fakta dari pihak langsung. Termasuk, menggali keterangan dari FPI secara langsung yang saat ini sedang berlangsung," tulis Komnas HAM melalui keterangan persnya yang dipublikasi lewat akun Twitter mereka, @KomnasHAM, dikutip VoxPop, Selasa 8 Desember 2020.
Komnas HAM melanjutkan, untuk memperkuat pengungkapan peristiwa yang terjadi, mereka berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka.
"Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Proses awal ini telah diperoleh beberapa keterangan secara langsung dan sedang dilakukan pendalaman," demikian pernyataan Komnas HAM.
Baca juga: Muhammadiyah Minta Polisi Terbuka Soal Penembakan 6 Anggota FPI
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran, menyebut anggota Korps Bhayangkara menembak mati enam anggota FPI pada Senin dini hari, 7 Desember 2020. Dia menyebut tindakan itu dilakukan karena para anggota FPI itu menyerang mereka.
Penyerangan diduga ada kaitannya dengan rencana pemanggilan kedua Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab. Peristiwa terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50.
Fadil mengatakan para pelaku menyerang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Dalam konferensi pers bersama Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman, dia memamerkan senjata-senjata yang diklaim milik anggota FPI.
Meskipun demikian, FPI membantah pernyataan dari polisi tersebut. Mereka menyatakan tidak pernah melakukan penyerangan, atau penembakan. Selain itu, mereka juga mengaku tidak memiliki senjata api dan senjata tajam. (ase)
Komnas HAM Catat 59 Orang Tewas Akibat Konflik di Papua Sepanjang 2026, Mayoritas Warga Sipil
Komnas HAM mendorong pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, dan percepatan penanganan pengungsi internal di Papua.
