Batasi HAM, Maklumat Kapolri Panen Kritik Langgar Konstitusi

Dalam maklumat itu, setiap anggota Polri harus melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan maklumat. Hal ini menyesuaikan keputusan bersama enam pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga negara soal larangan terhadap aktivitas FPI.

Baca Juga

Aktivis 98: RUU HAM Perkuat Sistem Perlindungan HAM Nasional

"Guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI)," tulis Kepala Polri Jenderal Idham Azis dalam maklumat itu yang ditandatangani pada 1 Januari 2021.

Baca Juga: Politikus PD: Sejak Melek Politik, Baru Saya Dengar Maklumat Kapolri

Baca Juga

DPR Pastikan Revisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Hak Warga Negara

Pemerintah Kukuhkan 188 Penggerak HAM di Desa, Bakal Digaji UMP

Wamen HAM Mugiyanto mengungkapkan para Penggerak HAM yang baru saja dikukuhkan bakal menerima gaji minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) masing-masing daerah.

VoxPop.co.id

30 Juli 2026