Kemenristek-Kemendikbud Dilebur, Eks Deputi KSP: Bisa Berantakan

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho.
Sumber :
  • VoxPop.co.id/Fikri Halim

"Kalau ristek dilebur ke sana (Kemendikbud), pasti akan jadi ditjen dan dipimpin dirjen. Padahal, implementasinya ada di BRIN. Kalau gitu, gimana kalu kebijakan ristek inovasi sekalian di BRIN?" kata Yanuar.

img_title Bikin Kader PSI Tertawa, Jokowi: Jangan Dikit-dikit ke Solo

"Enggak boleh. BRIN itu badan. Tugasnya implementasi. Adanya deputi, bukan dirjen. Coba lihat UU 11/2019," imbuhnya

Yanuar menambahkan kalau dipaksakan kebijakan ada  di BRIN, maka akan menumpuk kewenangan. Potensi penyelewengan kuasa akan makin besar. Begitu juga ketika kebijakan ristek dan inovasi digabung ke Kemendikbud, maka dampaknya akan nanggung, tidak fokus dan cenderung berantakana atau gagal.

img_title Disambut Teriakan 'Bapak Pulang Kampung', Jokowi Jadi Rebutan Warga di CFD Kupang

"Makin luas/banyak hal yang kamu tangani, kamu tak bisa mendalami dengan baik menanganinya. 
Sebaliknya, makin mendalam kamu menangani sesuatu, makin terbatas urusan yang bisa kamu tangani dengan baik. Ini hukum alam. Ada soal lain, administrasi," jelas Doktor lulusan Manchester Inggris. 

Jokowi Diminta Turun Tangan

img_title Jokowi Kunjungi NTT Selama Tiga Hari, Sambutan Masyarakat Diprediksi Meriah

Photo :
  • Instagram @jokowi

Disamping itu, pembentukan kementerian/lembaga baru selalu membutuhkan waktu untuk menyiapkan anggaran dan strukturnya. Sementara di pemerintahan Jokowi banyak lembaga baru terbentuk dan butuh waktu lebih dari setahun sejak dibentuk sampai bisa berjalan.

"Kemendikbudristek dan BRIN akan butuh berapa lama? Pasti bisa cepat! Percaya? Saya tidak. Berapa banyak eselon 1, 2 dan lain-lain dari ristek yang akan ke Dikbud? Mau diatur seperti apa? Berapa banyak deputi/pejabat di BRIN? berapa lama merekrutnya? anggarannya gimana?," tanya Yanuar.

Maka, kata dia, satu-satunya cara agar semuanya berjalan cepat adalah Presiden sendiri yang harus turun tangan. Namun, bagi Yanuar, pembubaran dan penggabungan kementerian di tengah masa kerja kabinet seperti ini memberi sinyal bahwa tidak ada perencanaan untuk hal-hal se-strategis ini. 

"Selain itu, sinyal bahwa riset dan inovasi memang bukan prioritas. Ini sinyal-sinyal yang ditangkap khalayak -- suka atau tidak. Sejarah sudah ditorehkan. Langkah yang diambil pemerintah saat ini akan terus dikenang," kata Yanuar

"Apapun kenangan yang terpatri di benak kita, janganlah membuat kita berhenti mencintai negeri ini," tutupnya.

Terdakwa perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi, Roy Suryo menghadiri sidang putusan praperadilan

Roy Suryo Janji Tak Ambil Uang Ganti Rugi Rp206 Juta Jika Menang Praperadilan, Disumbangkan ke Panti Asuhan

Roy Suryo menegaskan seluruh dana hasil gugatan praperadilan ketiga itu akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, seperti panti asuhan maupun masyarakat yang

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut