Said Aqil: Pemerintah Main Sendiri Hadapi Pandemi, Belakangan Ajak NU
- VoxPop/M Ali Wafa
VoxPop – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai penanganan pandemi COVID-19 ini tidak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tanpa mengajak kekuatan masyarakat sipil. Penanganan COVID-19 akan berjalan baik manakala dilakukan secara bersama-sama.
"Selama ini saya rasakan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini main sendiri, baru belakangan akhir-akhir ini NU diajak," kata Said Aqil dalam peringatan Harlah PKB dikutip Youtube DPP PKB, Sabtu, 24 Juli 2021.
Said mengatakan baru belakangan ini pemerintah melibatkan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, dalam penanganan COVID-19 melalui program vaksinasi.
"Dulu awal-awal sama sekali kita tidak pernah diajak sama-sama mengatasi pandemi ini. Jangan kan diajak, diajak ngomong pun tidak," ujarnya.
Ia sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut pemerintah masih gagal dalam penanganan pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta para kadernya membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurut Muhaimin, keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi akan berpengaruh pada PKB, sebagai salah satu partai koalisi pendukung pemerintah.
"Kalau pemerintah gagal mengatasi pandemi ini, PKB harus menjadi pendorong untuk tidak boleh gagal. PKB harus menjadi kekuatan yang menyuplai energi kesuksesan di dalam pemerintahan," ujar Muhaimin.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai pemerintah dalam satu tahun manajemen krisis penanganan pandemi COVID-19 memang luar biasa. Semua konsentrasi, kerja-totalitas maupun anggarannya habis diserap untuk penanganan COVID-19.
"Tapi disisi lain ada titik lemah. Karena sesungguhan, all-out itu kemudian pemerintah menjadi satu-satunya pelaku penanganan keadaan. Sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat berkurang. Semuanya serba pemerintah, semua diambilalih pemerintah, langkah-langkah pemerintah. Partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sejak awal menjadi persoalan," paparnya.
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
