Ganjar Ingatkan Agustusan Berpotensi Jadi Klaster COVID-19 Baru
- VoxPop/Teguh Joko Sutrisno
VoxPop – Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih belum usai. Namun sejumlah momen diwaspadai bisa menimbulkan klaster COVID-19 baru.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperingatkan potensi ini. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota agar mengatur perayaan HUT RI ke-76 pada 17 Agustus 2021 mendatang, sehingga tidak jadi klaster baru.
“Ini kan mau 17-an. Awas hati-hati jangan sampai jadi klaster baru,” kata Ganjar setelah Rapat Penanganan COVID-19 di kantornya di Semarang, Senin 9 Agustus 2021.
Baca Juga: Sayonara Chevron, Begini Cara RI Jaga Kinerja Produksi Blok Rokan
Menurutnya, Jawa Tengah sedang menurunkan kasus COVID-19. Ia tak ingin adanya acara tersebut justru malah menimbulkan kasus baru.
Ia pun mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk menaati hal tersebut. Sejauh ini, kasus COVID-19 di Jateng memang mulai menurun namun belum membaik.
"Jateng sudah mulai membaik tapi belum baik. Ini harus tetap diwaspadai karena itu juga membutuhkan perhatian semuanya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ganjar juga menyatakan, pihaknya belum menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat orang bepergian, seperti yang dilakukan sebagian daerah. Alasannya, banyak yang belum divaksin di Jawa Tengah.
"Nggak adil, kalau semua harus pakai syarat vaksin, sementara vaksinasi belum tinggi. Wong yang divaksin masih sedikit," kata Ganjar.
Sebenarnya, lanjut Ganjar, bisa saja syarat vaksin itu diterapkan saat vaksinasi sudah tinggi. Kalau saat ini, orang mau berkunjung ke mal atau tempat publik lain bisa dilakukan meskipun belum divaksin, asal menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Namun, untul pemberian kelonggaran bagi mereka yang sudah divaksin untuk bepergian kurang tepat. Hal itu membuat keadilan di masyarakat terciderai.
Laporan kontributor tvOne: Teguh Joko Sutrisno/Semarang
Kaesang Mau Nyaleg dari Dapil Puan Maharani di Pemilu 2029, Ini Kata Ganjar
Ganjar mengatakan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Karena itu, ia menilai keputusan Kaesang Pangarep
