Puluhan Patok Batas Negara RI-Timor Leste Hilang
- ANTARA/Bernadus Tokan
VoxPop – Puluhan patok batas negara antara Republik Indonesia (RI)-Timor Leste yang berada di sepanjang wilayah perbatasan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan hilang karena faktor alam. Selain itu, puluhan lainnya juga nyaris hilang karena tergerus banjir saat musim hujan.
"Patok–patok kita ada sebanyak 554 patok, dengan kategori 68 patok hilang, kemudian 36 patok yang nyaris akan hilang karena saat ini musim kemarau dan nanti bulan Desember 2021 itu sudah masuk mulai hujan," kata Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Yonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro kepada ANTARA di Atambua, Senin, 4 Oktober 2021.
Menurut dia, pada saat musim hujan, kondisi patok-patok batas negara ini rawan terbawa banjir karena posisi tanah sudah tergerus yang sedikit lagi mungkin terkena banjir dan sebagian akan hilang.
"Permasalahan yang mungkin kami hadapi di sini adalah kami tidak ada kewenangan untuk memperbaiki patok. Kemudian juga mungkin selama ini belum ada perbaikan patokan–patokan perbatasan kita. Yang kita khawatirkan akan semakin hilang," katanya.
Dia mengatakan jika patok-patok di wilayah perbatasan ini hilang dikhawatirkan malah semakin bahaya karena ke depan tidak tahu kondisinya seperti apa.
"Jadi ini memang karena faktor alam. Selama ini tidak ada, baik dari Indonesia ataupun Timor Leste yang mengubah posisi patok. Tidak ada," katanya.
Di sepanjang wilayah perbatasan terdapat tiga jenis patok, yakni jenis patok Karakteristik PBN Darat. Jenis patok ini bergambar bendera Indonesia dan Timor Leste. Bendera ini menunjukkan bahwa akan masuk wilayah negara tetangga.
Patok batas negara ini berfungsi sebagai tanda batas kedua negara antara RI dengan Timor Leste. Dua jenis patok lain, yakni "Common Border Datum Reference Frame" (CBDRF) dan "Border Sign Post" (BSP), katanya. (Ant/ANTARA)
Baca juga: Resmikan PLBN Sota Merauke, Jokowi: Fasilitasnya Lengkap
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
