Ini Dugaan Korupsi yang Didukung Ribuan Pendemo di Situbondo
- VoxPop / Nur Faisal (Surabaya)
VoxPop – Ribuan orang dari Ikatan Masyarakat Anti-Korupsi Situbondo (Imsak) melakukan aksi demonstrasi di halaman Kejaksaan Negeri Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu, 9 Maret 2022. Sempat terjadi ketegangan dalam aksi tersebut, beruntung Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya berhasil mendinginkan suasana dan aparat gabungan Polri-TNI berhasil mengendalikan keadaan.
Lantas apa soal yang mendorong ribuan orang itu berdemo di Kejari Situbondo? Mereka berdemo mendukung kejaksaan yang mengusut dugaan korupsi rekayasa UKL-UPL yang menjadi syarat pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp2490 miliar di Dinas Lingkugan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo.
Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya di tengah-tengah massa yang unjuk rasa
- Humas Polres
“Aksi kemarin itu menunjukkan masyarakat Sitobondo ingin kasus di DLH itu terungkap tuntas. Kami desak Kejari untuk menetapkan tersangka jika kasus tersebut suda cukup bukti," kata Koordinator IMSAK, Hafid Yusik, pada Kamis, 10 Maret 2022.
Hafid juga mendesak agar Kejari Situbondo turut memeriksa Bupati Situbondo, Karna Suswandi, untuk membuat terang-benderang kasus tersebut. "Karena yang menjadi penanggung jawab pengajuan pinjaman dana PEN sebesar Rp249 miliar itu, kan, bupati. Jadi, supaya ini klir," tegasnya.
Penanggung jawab aksi, Syaiful Bahri, memastikan bahwa Imsak akan terus mengawal pengusutan dugaan korupsi ini hingga tuntas. Dia ingin Sitobundo bersih dari pejabat dengan perilaku koruptif. "Kemarin kita juga datangi kantor DPRD, kami ingin para wakil rakyat kita ikut mendukung penuntasan dugaaan kasus ini," tandasnya.
Memang, Kejari Situbondo kini tengah mengusut kasus tersebut. Bahkan, pada 2 Maret 2022 lalu, penyelidik kejaksaan menggeledah kantor DLH kabupaten setempat. Dari penggeledahan itu, kejaksaan menyita sebanyak lima kotak dokumen yang untuk mencari alat bukti.
DPR Minta Kemendagri Gencarkan Pembinaan Buntut Marak Kepala Daerah Korupsi
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih gencar melakukan pembinaan terhadap kepala daerah imbas marak yang terjerat kasus korupsi.
