Ganjar Renovasi 6.600 Rumah Tidak Layak Huni dalam 4 Bulan
- Istimewa
VoxPop – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali memberikan bantuan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga tidak mampu di Jalan Kuwasen Rejo RT.4/RW.4, Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Pongangan, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Adapun bantuan yang diberikan berupa uang tunai senilai Rp20 juta dan paket sembako, hasil kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Kali ini, giliran Ibu Karwi dan Ibu Bagyo yang dibantu Ganjar untuk merenovasi rumah mereka yang sudah tidak layak ditempati
Karwi yang sehari-hari bekerja sebagai tukang aduk semen ini, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Ganjar. Dia bilang, saat hujan rumahnya sering bocor, sehingga menimbulkan genangan air di dalam rumahnya.
"Saya sebelumnya berterima kasih sekali. Kerjaku proyek ngaduk semen demi anakku. Ya pokoknya minta direnovasi, biar nggak bocor lagi biar nggak keujanan. Kalau hujan angin, aku lari ke rumah tetangga," ujar Karwi.
Seperti diketahui, program bantuan RTLH tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah hingga hari ini sudah hampir mencapai 6.600 unit dari target 11.417 unit rumah.
Dalam proses pembangunannya, RTLH menggunakan anggaran gotong royong yang tidak hanya berasal dari APBD saja, tetapi juga dari pihak lain yang ingin membantu.
"Ini masih jadi duit, semoga besok jadi bangunan. Terus ini sembakonya juga. Ya saya minta RT-nya dan lurahnya di sini tolong didampingi, sambil gotong royong sama warga," tutur Ganjar saat mengunjungi RTLH, Rabu, 6 April 2022.
Tak sampai di situ, lebih lanjut, Ganjar juga menyalurkan bantuan ke Yayasan Darul Quro' Annafi'ah, yang berlokasi di Desa Karanggeseng RT.03/RW.02, Kelurahan Sumurrejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.
Di sini, Ganjar membagikan sejumlah uang tunai dan paket sembako untuk memenuhi kebutuhan anak asuh selama bulan Ramadhan.
Baca juga: Pengiriman Minyak Goreng Molor, Ganjar Sidak dan Ngamuk ke Pemasok
Rapor Merah KPK untuk Jawa Tengah: 5 Bupati Ditangkap karena Korupsi Sejak Awal 2026
Setidaknya sejak awal tahun 2026, sudah ada enam Bupati di Jawa Tengah (Jateng) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena terlibat dalam kasus korupsi
