Pelarangan Jual Rokok Batangan, Jokowi: Untuk Kesehatan Masyarakat Kita
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VoxPop Nasional – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan alasannya dibalik pelarangan penjualan rokok batangan atau ketengan mulai tahun 2023 mendatang. Menurut Jokowi, tujuan dari melakukan pelarangan penjualan rokok batangan itu adalah untuk meningkatkan kesehatan maayarakat Indonesia.
"Itu kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya," kata Jokowi kepada awak media di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa 27 Desember 2022.
Operasi Gempur rokok ilegal Bea Cukai.
Kepala Negara mengatakan, pelarangan rokok batangan atau ketengan tak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi beberapa negara lain juga sudah melakukan pelarangan rokok batangan itu.
"Di beberapa negara justru sudah dilarang, tidak boleh dijual, kita kan masih, tapi untuk yang batangan tidak ya," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok batangan. Larangan itu tertuang dalam lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25 Tahun 2022, tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.
"Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi lampiran Keppres Nomor 25 Tahun 2022 dikutip Senin, 26 Desember 2022.
Selain pelarangan penjualan rokok batangan, dalam materi muatan itu juga berisi perubahan pengaturan lainnya. Seperti penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.
Tembakau kering yang dilinting untuk menjadi rokok di pabrik.
- VoxPop/ Yeni Lestari.
Kemudian ketentuan rokok elektronik. Dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi.
"Pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi," tulis Keppres itu.
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
