Sengketa Tapal Batas, Wilayah Kota Palembang Tergerus 4800 Hektare

Warna-warni Jembatan Ampera
Sumber :
  • VoxPop/Muhamad Solihin

Palembang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, akan menggugat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2022, ke Mahkamah Agung. Hal itu diungkapkan anggota Komisi III, Firmansyah Hadi, Jum'at, 4 Agustus 2023.

img_title Mengenal Sosok Ahmad Andi Wibowo Anggota DPRD Tangsel yang Tewas Kecelakaan di Tol Cipali, Ini Rekam Jejaknya

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, Permendagri 134/2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, jelas merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, luasan wilayah Palembang tergerus alias berkurang sebanyak 4800 hektar.

"Lembaga DPRD Palembang akan gugat langsung ke MA," kata Firmansyah Hadi.

img_title Pansus 17 Gelar Raker soal Raperda Pembangunan Gedung Inspektorat dan RSUD Kota Bandung

Menurut Firmansyah, saat ini pihaknya tengah fokus membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah itu rampung, baru DPRD Palembang mengajukan gugatan.

Warna-warni Jembatan Ampera

Photo :
  • VoxPop/Muhamad Solihin
img_title DPRD Pemprov Jambi Kunjungi BPAD DKI Jakarta Terkait Pengelolaan Aset

"Tidak lama lagi. Fokus ke APBD dulu, setelah itu kita akan konsultasi ke pengacara, yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum DPRD Palembang dalam mengajukan gugatan ke MA," tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, sudah ada gugatan yang dilayangkan warga Perumahan Alexandria Jakabaring, terhadap putusan Permendagri 134/2022 tersebut.

Atas hal itu, Firmansyah mengapresiasi warga yang telah mengajukan gugatan uji materi Permendagri 134 tahun 2022 ke MA, pada Senin, 31 Juli 2023 lalu. Laporan warga telah diterima dan tinggal menunggu jadwal persidangan.

"Kami bersyukur sudah ada yang uji materi dan bola panasnya ada di MA. Kami jujur terbantu dengan adanya uji materi ini," ujar Firmansyah Hadi.

Ilustrasi kemiskinan.

Penduduk Miskin RI Turun Jadi 22,93 Juta Orang, BPS Catat Berkurang 430 Ribu Orang

Jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan sebanyak 430 ribu. Jumlah tersebut menjadi 22,93 juta orang.

img_title
VoxPop.co.id
5 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut