Dinkes Jombang Akui Makanan Balita Stunting Tak Layak Konsumsi, Ada Ulat Belatungnya
- VoxPop/Uki Rama
Jombang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang membenarkan temuan makanan tambahan untuk stunting yang tak layak dikonsumsi di dua Kecamatan, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ada ulat belatung yang ditemukan dalam makanan tambahan bagi stunting ini.
Bahkan, imbas temuan ini program pos perbaikan gizi (PPG) dihentikan secara serentak sejak Senin, 13 November 2023. Program ini dihentikan setelah munculnya komplain dari masyarakat atas kualitas makanan tambahan untuk stunting karena tak layak konsumsi.
Sekretaris Dinkes Jombang, Saiful mengatakan anggaran tambahan makanan untuk stunting memang menjadi kewenangan mereka. Namun, setelah muncul komplain dari masyarakat PPG dievaluasi dan dihentikan sementara waktu.
Viral makanan untuk bayi stunting di Jombang berulat
- VoxPop/Uki Rama
"Anggaran tambahan makanan (memang) ikut Dinkes. Tapi ini tadi sudah dievaluasi, akan dihentikan. (Ada komplain makanan tak layak konsumsi) di Sumobito dan Kecamatan Bareng, itu akan dihentikan dulu," kata Saiful, pada Senin, 13 November 2023.
Dia menjelaskan bahwa pengadaan makanan tambahan untuk stunting tidak digarap sendiri oleh Dinkes namun melibatkan pihak ketiga. Untuk prosesnya melalui pengadaan lelang. Anggaran yang disiapkan untuk stunting sebanyak Rp6 miliar.
"Nanti saya tanyakan ke PPK (pejabat pembuat komitmen). Ternyata setelah dievaluasi banyak komplain dari masyarakat sehingga dihentikan dulu. Ini masuk ke program insentif fiskal. Dari insentif fiskal itu anggarannya Rp6 miliar, untuk beberapa dinas, untuk menangani stunting. Nah untuk yang Dinkes kebagian untuk pemberian makanan tambahan lokal. Biasanya teman-teman di Dinkes itu gak pernah ada tambahan makanan lokal," ujar Saiful.
Dia mengaku bingung bila dianggaran sebesar Rp379,7 juta itu ada kebijakan harus menggunakan makanan lokal. Karena biasanya, hanya diberi susu. Untuk tahun ini diberi makanan tambahan seperti sayur.
"Biasanya juga langsung pengadaan susu, diberikan langsung dan itu lebih mengena. Nah ini kok ada kebijakan lokal ini yang aku gak paham. Kalau menggunakan makanan lokal, itu belum tentu juga balitanya mau makan. Nah saat kayak gini, teman-teman Dinkes ini bingung juga. Karena memang secara regulasinya disuruh menggunakan makanan lokal," tutur Saiful.
