KPK Soroti Fenomena Pejabat Flexing di 2023 Berujung Pengungkapan Korupsi, Terheboh Rafael Alun!

Ketua KPK Nawawi Pomolango di peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia 2023
Sumber :
  • KPK

Sementara itu, Nawawi juga menyoroti masalah yang berulang kerap terjadi di pemerintah daerah saat ini. Hal itu disinggung Nawawi ketika menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 

img_title KPK Sita Dokumen hingga 8.500 Dolar Singapura Saat Geledah Ruangan Kanim Jakarta Selatan

Masalah yang kerap terulang di daerah itu yakni soal adanya fenomena uang ketok.

"Selain fenomena uang ketok di daerah saat ini. Prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden (Joko Widodo) kecewa di provinsi lampung," ujar Nawawi 

img_title Kata KPK soal Usulan Pembentukan Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Nawawi menuturkan kalau permasalahan di daerah itu bukanlah salah satu hal terkait dengan uang ketok. Kendati, masih rendah serapan anggaran juga masih menjadi isu berulang saat ini.

"Masih sangat rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan issue berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di Bank pada akhir tahun anggaran," ucap Nawawi.

img_title KPK Buka Peluang Periksa Pihak Lain di Kasus Bengkulu, Tak Hanya Kadis PUPR

Dia menyebutkan kalau di tahun 2023 ini masih sering terjadi ketidak sinkronan antara pemerintah daerah dengan pusat. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan.

"Tidak sinkronnya program prioritas nasional dengan penganggaran daerah. Yang kerap ditemui adalah pengentasan stunting, kemiskinan ekstrim, pemberantasan TBC, program pendidikan dan kesehatan yang kerapkali pada tingkat lapangan justru tidak tersedia anggarannya," kata dia.

Menurutnya, masalah itu terjadi karena penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan saat ini. Padahal, teknologi itu sudah dibuat dan diresmikan sejak lama.

"Teknologi informasi juga mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara-Simbara. Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor melalui SIMBARA," ucap Nawawi.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni

KPK Duga Raja Juli Belum Kembalikan Seluruh Uang dalam Amplop dari Bupati Kuansing, Berapa Jumlahnya?

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hasil penyelidikan menunjukkan uang yang dikembalikan Raja Juli belum sesuai dengan jumlah yang diduga diterima.

img_title
VoxPop.co.id
6 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut