Lagi, SYL Minta Pindah Karena Oksigen di Rutan KPK Kurang: Paru-paru Saya Setengah

Lalu, Jaksa menjawab kalau Syahrul Limpo pernah mengajukan permohonan tersebut. "Memang terdakwa pernah mengajukan. Namun demikian, dari kami karena dari pihak dokter atau tim kesehatan dari KPK, sampai sekarang tidak ada menyatakan secara tertulis bahwa lokasi penahanan terdakwa tidak layak. Sehingga, kami tidak bisa mengabulkan permintaannya karena tidak ada surat dokter yang menyatakan tidak layak, karena masih layak," jawab jaksa KPK.

Baca Juga

Kata KPK soal Usulan Pembentukan Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Setelah itu, hakim menanyakan apakah tim kuasa hukum Syahrul Limpo sudah melakukan survei terkait rutan yang dimohonkan yakni Rutan Salemba. Kuasa hukum Syahrul Limpo mengatakan rutan itu jauh lebih cocok untuk kesehatan kliennya lantaran jaraknya dekat dengan RSPAD Gatot Subroto.

"Di Salemba itu sirkulasi udara, ruangnya agak besar dan terbuka yang kemudian ruanganya juga cukup untuk jogging dan sebagainya untuk olahraga, Yang Mulia. Izin menambahkan, karena terdakwa juga pemeriksaannya dekat RS Gatot Subroto setiap Minggu, sehingga kami pikir dari Salemba itu dekat. Jadi begitu terjadi sesuatu, langsung diperiksa di Gatot Subroto, Yang Mulia. Kami berharap bahwa di Rutan Salemba itu tepat untuk kondisi terdakwa saat ini Yang Mulia," kata kuasa hukum Syahrul Limpo.

Baca Juga

KPK Buka Peluang Periksa Pihak Lain di Kasus Bengkulu, Tak Hanya Kadis PUPR

Sebagai informasi, Syahrul Limpo memanfaatkan jabatannya sebagai menteri untuk memalak para pejabat eselon I Kementan RI. Jaksa menjelaskan bahwa Syahrul Limpo melakukan korupsi bersama dengan dua anak buahnya itu dengan meminta atau memotong gaji karyawan di Kementerian Pertanian RI. Syahrul Limpo pun menempatkan Hatta dan Kasdi di tempat yang strategis agar bisa memuluskan rencana pemerasaan terhadap para karyawannya.

Jaksa menuturkan Syahrul Limpo memotong gaji pejabat eselon I di Kementerian Pertanian RI sebanyak 20 persen. Uang itu dipotong pada anggaran Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementan RI yang harus diberikan kepada Syahrul Limpo.

Baca Juga

KPK Tahan 3 Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, Negara Diduga Rugi Rp322 Miliar

Syahrul Limpo mengancam para pejabat eselon I yang tidak memberikan potongan gaji itu maka akan di mutasi atau bahkan akan di 'non-jobkan' dari Kementerian Pertanian RI.

Jaksa menjelaskan bahwa Syahrul Limpo bersama dua anak buahnya ini berhasil memeras para pejabat Kementerian Pertanian RI sebanyak Rp44.546.079.044,00 atau Rp44,5 M. Ia memeras pejabat Kementerian Pertanian RI dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Pertanian RI.

Halaman Selanjutnya

Jaksa pun mendakwa Syahrul Limpo dan anak buahnya usai memeras pejabat eselon di Kementerian Pertanian RI dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.