Guru Besar UI Kritik Selandia Baru Tak Peduli soal Pilot Susi Air: Aneh, Apakah Wajar?
- Dok. Istimewa
Depok – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyoroti sikap Pemerintah Selandia Baru yang menyerahkan pembebasan warga negaranya kepada pemerintah RI Indonesia. Warga Selandia Baru yakni Pilot Susi Air, Capt Philip Mark Mehrtens sudah setahun lebih disandera Kelompok Kriminal Bersentara (KKB) Papua.
Hikmahanto menyebut Selandia Baru seolah tak peduli dengan nasib Philip Mark.
“Ini seolah negara tidak peduli dan tidak lagi memberi perlindungan kepada warga negaranya sendiri. Ini bertolak belakang dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh banyak negara ketika warganya menjadi sandera di negara lain,” kata Hikmahanto, Selasa, 26 Maret 2024.
Hikmahanto mengatakan, negara mesti wajib memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Kata dia, negara harus melakukan berbagai upaya termasuk meminta izin kepada pemerintah setempat untuk melakukan operasi pembebasan.
Dia mencontohkan upaya itu dilakukan pemerintah RI saat penumpang dan kru pesawat Garuda Woyla disandera di Bangkok, Thailand.
“Pemerintah Indonesia juga berupaya keras untuk membebaskan kru stasiun TV swasta yang salah satunya saat ini menjadi Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Irak,” ujarnya.
Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Pun, contoh lain, saat para diplomat AS disandera ketika terjadi peristiwa revolusi Iran yang mengulingkan pemerintahan sah Iran. Israel juga membebaskan warganya yang disandera oleh pembajak pesawat Air France yang dipaksa mendarat di Entebbe, Uganda. Operasi pembebasan dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat.
“Masih banyak lagi contoh negara melakukan berbagai upaya ketika warganya disandera,” ungkapnya.
Menurut dia, pernah terjadi pemerintah warga negaranya menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan pembebasan sandera. Namun, itu dilakukan setelah berbagai upaya gagal dilaksanakan. Hal itu termasuk minta bantuan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional.
“Presiden terpilih Prabowo misalnya pernah memimpin pasukan untuk membebaskan warga negara asing di Papua yang disandera oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka setelah Palang Merah Internasional gagal melakukan mediasi,” jelasnya.
Bagi dia, sikap Pemerintah Selandia Baru yang menyerahkan pembebasan ke RI dinilainya aneh. Hikmahanto mempertanyakan apakah Selandia Baru sudah berupaya mengontak para penyandera melalui lobi-lobi. Dia juga menyinggung upaya pemerintah Selandia Baru.
