Putu Rudana: RI Harus Ada Omnibus Law, Kaukus Air DPR untuk Bantu Turut Berperan

Wakil Ketua BKSAP Putu Rudana Supadma (kanan).
Sumber :
  • istimewa

Nusa Dua - Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan, Putu Supadma Rudana menyampaikan hasil rangkuman rapat kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa, 21 Mei 2024. Putu ditemani Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

img_title Pertarungan Sengit 2 Jam 45 Menit, Isaac Becroft Sabet Gelar Juara M-15 Bali

Putu menjelaskan dalam dua hari terakhir, anggota parlemen dari 49 negara berkumpul di Nusa Dua, Bali untuk perkuat kerja sama dalam memobilisasi tindakan parlemen mengenai air. Dia bilang WWF ke-10 di Bali sebagai forum parlemen global pertama yang membahas isu air dan pengaruhnya bagi keamanan serta kesejahteraan global.

"Pertemuan parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 menandakan komitmen parlemen untuk mengatasi permasalahan terkait air dan sanitasi melalui kemauan politik dan tindakan,” kata Putu di Nusa Dua Bali.

img_title Kelakar Jokowi Saat Safari Politik di NTT: Kalau Butuh Bantuan Bisa ke Solo

Putu mengatakan, ada beberapa poin penting yang jadi sorotan dalam WWF ke-10 di Bali yaitu memastikan air sebagai salah satu agenda utama parlemen. Lalu, WWF Bali ini juga mendorong dialog parlemen di tingkat regional dan internasional.

Kedua, dia menyebut munculnya perspektif komunitas dan populasi lokal dalam upaya global untuk memastikan keadilan dan keamanan air. Kemudian, bisa memastikan setiap langkah yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan pengetahuan tradisional.

img_title Jokowi ke Kader PSI: Percuma Punya Struktur Partai Tapi Cuma Formalitas

Presiden Jokowi Pimpin KTT World Water Forum ke-10

Photo :
  • Pusat Media Forum Air Dunia 2024/Bayu Pratama S/tom/mif

Ketiga, pengelolaan air berkelanjutan punya peran penting untuk membangun ketahanan masyarakat dan ekosistem. Selain itu, mendukung adaptasi perubahan iklim sejalan dengan tujuannya yang disepakati secara internasional.

Selanjutnya, yang keempat yakni tantangan terkait air melampaui batas negara, kebutuhan akan peningkatan diplomasi dalam mengelola sumber daya air. Pun, juga berbagi pengetahuan dan praktik baik untuk mengatasi ketahanan air menjadi semakin mendesak.

“Oleh karena itu, tugas kita sebagai parlemen dan anggota parlemen memprioritaskan tindakan terhadap air guna mewujudkan komitmen yang tertuang dalam SDG’s 2030, dan visi dunia yang adil,” jelas Putu yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut