Berita Terbaru Omnibus law

Omnibus Law Ketenagakerjaan itu akan meliputi pengaturan keselamatan kerja, kontrak, penentuan layak atau tidaknya sistem outsourcing, termasuk setelah disahkan UU PPRT.

Komisi Percepatan Reformasi Polri mengusulkan supaya hal-hal yang berkaitan dengan penugasan anggota Polri di kementerian atau lembaga diatur dengan mekanisme Omnibus Law

Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen. 

Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu. 

Ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa, mereka menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8 hingga 10 persen.

Serikat buruh di seluruh Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di 38 provinsi selama satu minggu penuh, mulai dari tanggal 24-31 Oktober 2024.

Pakar yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas menilai Partai Buruh bersikap pragmatis dengan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Komite Eksekutif Partai Buruh Said Iqbal menyatakan Partai Buruh mendukung pemerintahan ke depan yang bakal dipimpin calon presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pengemudi Ojek Online atau Ojol dan Buruh KSPI Kompak Tolak Aturan Mobil-Motor Punya Asuransi Tahun 2025

Menurut Anggota IPU Putu Supadma Rudana, RI selama ini hanya punya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) Putu Supadma, mengusulkan negara yang tergabung di IPU jadi petarung dalam perjuangkan air dengan membuat Omnibus Law tentang Air.

Aksi Demo buruh yang dilakukan bertepatan pada Hari Buruh Internasional 2024 atau May Day dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus)