DPR Heran KPK Jarang OTT: Ada Tekanan?
- DPR RI
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI , Benny K. Harman mempertanyakan kinerja KPK yang kini jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Hal tersebut disampaikan legislator Partai Demokrat itu dalam rapat bersama KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 1 Juli 2024.
"Kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita sering dulu OTT, operasi tangkap tangan, tapi belakangan ini sepi. Apakah emang enggak ada, apakah tidak adanya OTT itu berhasil berkurangnya korupsi. Atau apa?," tanya Benny.
Gedung KPK (Foto Ilustrasi)
- KPK.go.id
Benny mengaku curiga dan mempertanyakan apakah selama ini ada tekanan, sehingga lembaga antirasuah sudah jarang melakukan OTT.
"Dugaan saya tidak (mengurangi korupsi). Apakah ada tekanan? Apakah ada permintaan, supaya enggak ada OTT," ujarnya.
Benny juga mengatakan pernah mengusulkan OTT masuk dalam bagian pencegahan korupsi. Pejabat yang terjaring OTT, kata dia, dibina agar kemudian tidak melakukan praktik korupsi lagi.
"Tapi waktu itu malah saya dituduh, karena partai kami yang paling banyak kena waktu itu. Tapi mudah-mudahan setelah itu diperbaiki mekanisme sistem OTT," jelas dia.
Sayangnya, lanjut Benny, belakangan usulan tersebut menuai polemik karena banyak kader Partai Demokrat yang justru terkena OTT.
"Jadi, bukan untuk menangkap musuh politik tetapi untuk memperbaiki sistem antikorupsi itu," imbuhnya.
Kata KPK soal Usulan Pembentukan Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
KPK mengaku tengah memantau usulan pembentukan badan khusus yang bertindak sebagai pengelola hasil rampasan aset dalam pembahasan RUU tentang Perampasan Aset.
