Kepala BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp100 Miliar Buat Sosialisasi Pancasila ke Pegiat Medsos
- BPIP
Jakarta, VoxPop – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi mengajukan usulan penambahan anggaran tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI senilai Rp100 miliar.
Usulan itu disampaikan Yudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPIP di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 September 2024.
Awalnya, Yudian menyampaikan pagu anggaran yang didapat BPIP untuk tahun 2025 yaitu sebesar Rp299 miliar. "Bahwa alokasi pagu anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp299.428.347.000," kata Yudian dalam rapat.
Kemudian, Yudian mengajukan usulan agar anggaran yang diterima lembaganya pada tahun 2025 nanti mengalami penambahan senilai Rp100 miliar.
Rapat Kepala BPIP dengan DPR
- Eduward Ambarita/VoxPopnews
"BPIP mengajukan tambahan anggaran tambahan tahun 2025 dengan total senilai Rp100 Miliar," sambungnya.
Usulan penambahan anggaran itu rencananya akan digunakan untuk beberapa hal, seperti sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif dan komponen lainnya sebesar Rp30 miliar.
Kemudian, untuk implementasi buku teks utama pendidikan Pancasila pada jenjang perguruan tinggi menengah dan dasar sebesar Rp7 miliar.
"Penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp4 miliar, pelaksanaan pembinaan paskibraka dan purna paskibraka duta Pancasila sebesar Rp29 miliar. Terakhir, pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi pegiat media sosial sebesar Rp29 miliar," tutur dia.
Dalam presentasi yang ditampilkan, anggaran sebesar Rp17.494.500.000 rencananya akan digunakan untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi milenial, gen Z, gen Alpha di lingkungan sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, serta para pegiat media sosial.
MK Ingatkan Negara Tak Boleh Kurangi Anggaran Pendidikan 20 Persen Apapun Keterbatasan APBN yang Dialami
MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi.
