Kapolri Ungkap Kendala Berantas Judi Online, Ternyata karena...

Kapolri Listyo Sigit Prabowo Raker dengan DPR Komisi III
Sumber :
  • VoxPop.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VoxPop – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kendala atau tantangan dalam memberantas judi online (judol) di Indonesia.

img_title Resmi Tutup Kejuaraan Badminton Kapolri Cup 2026, Kapolri Komitmen Dukung Prestasi Atlet Nasional

Listyo Sigit mengatakan, server judi online yang selama ini berada di Indonesia itu dipindahkan oleh para pelaku ke server luar negeri.

Pindahnya server ke luar negeri itu membuat Polisi sulit untuk mendeteksi atau melacak judi online.

img_title Dikenal Tegas Berantas Pungli, Kombes Pol Norul Hidayat Sabet Hoegeng Awards 2026 Kategori Polisi Berintegritas

"Tantangan terkait dengan pemberantasan, karena mereka memindahkan server-server yang tadinya ada di dalam negeri, kemudian bergeser di luar negeri," kata Kapolri Listyo Sigit dikutip Polda Metro Jaya (PMJ) News, Senin 11 November 2024.

Jenderal Polisi bintang empat itu menjelaskan, setidaknya ada lokasi lima server judi online di luar negeri, terlebih negara tersebut memang melegalkan judi online.

img_title Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolres, Ini Daftar Nama yang Dapat Jabatan Baru

Negara-negara tersebut yakni: Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina dan Tiongkok yang kemudian menjadi tempat pengendalian server.

"Di mana di negara tersebut memiliki regulasi yang berbeda dengan Indonesia, karena di sana dilegalkan, sebagian dilegalkan, sementara di Indonesia ini ilegal sehingga ini juga menjadi masalah tersendiri pada saat kita melakukan pemberantasan judi online," beber Sigit.

Modus lain, sambung Sigit, yakni dengan transaksi yang melibatkan banyak rekening, kemudian pelaku membayar KPT masyarakat untuk membuka rekening baru.

Pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening ini mereka buat dari meminjam KTP masyarakat untuk membuka rekening baru.

"Dan mereka diberikan insentif, ini yang terjadi. Sehingga kemudian sistemnya rekening masuk satu-dua hari dicabut, rekening baru masuk lagi, buka account, kemudian satu-hari dua hari dicabut, ini pola-pola yang mereka lakukan," tutup Kapolri.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Sahroni Tegaskan DPR Belum Terima Surpres Pergantian Kapolri

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menegaskan pihaknya tidak pernah menerima surat presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

img_title
VoxPop.co.id
4 Agustus 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut