Program Kesehatan Gratis, Pemerintah Beri Kelonggaran Bagi Warga yang Lahir di Bulan Januari-Maret
- VoxPop.co.id/Sherly (Tangerang)
Tangerang, VoxPop - Pemerintah memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang lahir di bulan Januari hingga Maret 2025, untuk bisa memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di setiap Puskesmas. Hal ini sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui program tersebut, mengingat pemerintah baru saja melakukan kick-off secara serentak pada 10 Februari 2025.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Asnawi Abdullah mengatakan terdapat kelonggaran dari program tersebut untuk memastikan seluruh masyarakat bisa menerima CKG di tahun 2025 ini.
"Untuk yang ulang tahun di bulan Januari sampai Maret, boleh sampai bulan April melakukan cek kesehatan gratis, karena khawatir bayak yang belum dengar atau belum daftar, sehingga tidak mau ada yang hilang kesempatan CKG ini. Untuk yang lahir di bulan April, kita hanya berikan satu bulan, misal 1 April, maksimalnya 30 hari ke depan. Tapi untuk Januari sampai Maret, kita berikan kelonggaran agar bisa dapat kado dari negara," katanya di Tangerang Selatan.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Asnawi Abdullah di Tangerang Selatan
- VoxPop.co.id/Sherly (Tangerang)
Bukan hanya itu, dalam program tersebut pun masyarakat juga diharapkan telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini agar proses penanganan lanjutan bila ditemukan resiko penyakit lebih mudah dilakukan.
"Setiap masyarakat pun diminta untuk menjadi anggota atau peserta BPJS Kesehatan, guna mempermudah proses penanganan lebih lanjut bila nantinya ditemukan faktor resiko. Jadi kalau ditemukan faktor resiko, tentunya kita harap semua masyarakat yang memeriksa atau menggunakan program ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, karena nantinya bila ditemukan faktor resiko bisa ditindaklanjuti dengan BPJS kesehatan itu," jelas dia.
Dalam cek kesehatan gratis ini, masyarakat bisa melakukannya di seluruh fasilitas kesehatan seluruh Indonesia. Hanya saja, disarankan untuk bisa memanfaatkan CKG sesuai dengan domisili.
"Kita berikan kesempatan, misalnya mau periksa tanpa sesuai domisili, tapi memang ketika ada tindakan harus di mana BPJS kita berada. Jadi kalau mau lebih aman, tentunya di domisili sendiri sehingga bila ada penanganan atas resiko penyakit yang ditemukan bisa ditindaklanjuti langsung," ungkapnya.
Komisi IX DPR Minta Kemenkes Investigasi RS yang Tangani Yurizal: Pasien BPJS Kerap Dinomorduakan
Menurut Yahya, dugaan keterlambatan pelayanan Yurizal harus diperiksa secara transparan agar penyebab kejadian dapat diketahui sekaligus menjadi bahan evaluasi.
