Di Tengah Efesiensi Anggaran, Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang Capai Rp13,2 M
- Dok
VoxPop – Di tengah upaya efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang menuai sorotan publik setelah diketahui menelan biaya hingga Rp13,2 miliar.
Melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025, Prabowo telah memerintahkan pemangkasan anggaran pertemuan sebesar 45 persen dan perjalanan dinas hingga 53,9 persen.
Instruksi tersebut diteken pada 22 Januari 2025, sebagai langkah penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa penyelenggaraan pertemuan dan perjalanan dinas tetap dimungkinkan, asalkan untuk keperluan yang sangat mendesak.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat ikut retret di Akmil Magelang. (Dok. Humas Pemprov Aceh)
- VoxPop.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, meski anggaran retret mencapai Rp13,2 miliar, jumlah tersebut masih lebih hemat dibandingkan pembekalan kepala daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang digelar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau dilakukan sebulan di Lemhannas dan 14 hari di Kemendagri, anggarannya jauh lebih besar dari Rp13 miliar," ujar Tito dalam wawancara dengan stasiun TV swasta, Senin, 17 Februari 2025.
Menurut Tito, retret ini dilaksanakan lebih singkat, yakni hanya 7 hari, dibandingkan orientasi sebelumnya yang bisa memakan waktu lebih dari satu bulan. Pelatihan pun dipusatkan di Akmil, tanpa perlu menyewa hotel atau menggunakan anggaran APBD dari masing-masing daerah.
"Orientasi tersebut biasanya diadakan di Jakarta dan melibatkan Badan SDM di hotel. Masing-masing daerah menggunakan APBD untuk biaya tersebut. Namun, kali ini kami memperpendek durasi menjadi 7 hari," tambah Tito.
Dengan format yang lebih singkat dan terpusat, pemerintah berharap program ini tetap memberikan manfaat optimal bagi para kepala daerah, sembari sejalan dengan semangat penghematan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
ICW Sebut Laporan Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah Ditolak Mentah-mentah KPK
ICW mengungkapkan satu dari tiga laporan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka laporkan ditolak mentah-mentah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
