Wamendagri Sebut Konsep Retret Gelombang Kedua Rampung, Diikuti 52 Kepala Daerah
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
Jakarta, VoxPop - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyebut retret kepala daerah gelombang kedua akan segera dimulai. Sebanyak 52 kepala daerah akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, atau Bandung, Jawa Barat.
Bima mengatakan, konsep retret kedua saat ini sudah rampung. Kemendagri saat ini tengah menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk kelanjutannya.
"Retret kedua konsepnya sudah selesai, kami menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan, dari Pak Mensesneg, dari Pak Bapak Presiden tentunya, dan Pak Menteri Dalam Negeri juga telah menyetujui konsepnya," ujar Bima di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Jakarta Selatan, pada Selasa, 22 April 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto
- VoxPop.co.id/Anisa Aulia
Setelah itu, kata Bima, Kementerian Dalam Negeri tinggal melakukan penyesuaian waktunya saja apabila sudah ada arahan dari Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri.
"Tinggal kita finalisasi terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis sebetulnya, jadwalnya kapan, yang mana kira-kira sesuai dengan jadwal kepala daerah," ujarnya.
Bima mengatakan, untuk retret kepala daerah gelombang ini diperkirakan akan diikuti oleh 52 kepala daerah. Untuk tempat retret ini belum diputuskan, namun bisa saja retret dilaksanakan di Magelang atau Bandung.
"Diperkirakan akan ada 52 kepala daerah yang akan ikut. (Lokasi) ya kami berikan opsi-opsinya bisa saja di Magelang, atau bisa saja di tempat lain salah satunya adalah di IPDN di Bandung," katanya.
Untuk waktu pelaksanaan retret gelombang kedua ini, Bima mengatakan Kemendagri masih mengatur jadwal pelaksanaannya. Dia berharap, retret kepala daerah ini bisa digelar Mei 2025.
"Belum ada kepastiannya, masih menunggu waktu yang pas disesuaikan dengan agenda pemerintahan. Ya mungkin di bulan Mei, mudah-mudahan bisa di bulan Mei," imbuhnya.
DPR Minta Kemendagri Gencarkan Pembinaan Buntut Marak Kepala Daerah Korupsi
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih gencar melakukan pembinaan terhadap kepala daerah imbas marak yang terjerat kasus korupsi.
