Jadi Sorotan, Wapres Gibran Becek-becekan Tinjau Lokasi Pasca Banjir Pondok Gede Permai Bekasi
- tvOne
Bekasi, VoxPop – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi pasca banjir yang melanda kawasan Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu 5 Maret 2025.
Banjir sebelumnya merendam kawasan ini hingga mencapai ketinggian tiga sampai empat meter.
Dikutip tvOne, Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Dalam kunjungannya, Wapres meninjau beberapa titik terdampak, termasuk rumah warga dan tanggul yang sempat menjadi perhatian. Tanggulnya tidak jebol, tetapi air naik lebih tinggi daripada ketinggian tanggul.
Banjir di Jatiasih, Bekasi Selatan menenggelamkan rumah
- FB Missleny Nurhayati
Saat berkeliling, Gibran meninjau satu per satu rumah warga, ia menyempatkan diri menyapa warga yang terdampak. Sejumlah warga menyampaikan permintaan bantuan, terutama air bersih yang sangat dibutuhkan untuk membersihkan rumah serta keperluan mandi dan minum.
Selain meninjau kawasan terdampak, Gibran juga mengunjungi posko pengungsian yang masih dipadati warga, terutama ibu dengan anak kecil, balita, ibu hamil, dan lansia
Di posko pengungsian, para pengungsi mengeluhkan kekurangan air bersih, pakaian, peralatan mandi, serta perlengkapan bayi seperti popok.
Beberapa korban masih masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih kotor dan berlumpur, mereka juga mengatakan membutuhkan air bersih dan alat kebersihan.
Saat ini, air sudah mulai surut di sebagian besar wilayah Perumahan Pondok Gede Permai. Namun, lumpur tebal dan sampah yang terbawa banjir masih menjadi tantangan utama bagi warga dalam proses pembersihan.
Petugas kebersihan terus berupaya mengangkut sampah yang menumpuk di jalan-jalan utama.
Gibran Tak Duduk di Samping Prabowo, Qodari: Hanya Pengaturan Teknis Sidang Kabinet
Muhammad Qodari menegaskan posisi duduk Wakil Presiden Gibran dalam Sidang Kabinet Paripurna hanya pengaturan teknis dan tidak memengaruhi kewenangan konstitusional.
