Wapres Gibran: Pak JK Idola Saya
- ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Sorong, VoxPop – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memandang Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla adalah idolanya, saat menanggapi pernyataan Jusuf Kalla beberapa hari lalu terkait perannya menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Ke-7 RI.
Gibran mengaku JK memang sudah sangat berpengalaman, terutama di bidang politik dan memiliki kontribusi besar di daerah konflik.
"Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik," kata Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau RSUD Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu.
Gibran juga menilai JK sebagai sosok senior dan mentornya, serta teladan untuk semua. Karena peran JK itu, Gibran mengaku berterima kasih atas masukan dan evaluasi dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
"Jadi Beliau (JK) itu adalah teladan untuk kita semua dan ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK," ujarnya.
Gibran bahkan menganggap JK yang mendampingi sang ayah, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Presiden Ke-12 RI tersebut adalah idolanya.
"Pak JK itu idola saya," katanya menambahkan.
Pernyataan Gibran itu merupakan respons atas keterangan pers Jusuf Kalla atau akrab disapa JK yang memberikan pernyataan bahwa dirinya memiliki peran penting dalam karir politik Joko Widodo (Jokowi) dari hingga menjadi Presiden Ke-7 RI.
JK menyebutkan bahwa dirinya yang menyerahkan nama Jokowi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Bahkan, JK juga mengatakan Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI karena dirinya.
Saat mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden Ke-12 pada periode pemerintahan 2014-2019, JK mengaku diminta Megawati untuk menjadi pembimbing Jokowi. (Ant)
Gibran Soal Kabinet Bayangan: Setiap Warga Negara Punya Hak Sampaikan Kritik ke Pemerintah
Menanggapi pembentukan Kabinet Bayangan, Gibran menyebut setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pendapat terhadap pemerintahan.
