Budi Arie Bisa Diperiksa Lagi Soal Judol Komdigi? Begini Kata Kapolri
- VoxPop.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VoxPop - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku pihaknya menunggu petunjuk dari hakim untuk langkah selanjutnya perihal nama Budi Arie Setiadi, yang terseret kasus judi online atau judol, melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
"Tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa," ujar Sigit pada Selasa, 20 Mei 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Istimewa
Kata dia, Budi Arie sendiri telah diperiksa oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri perihal kasus tersebut. Tapi, nantinya petunjuk dari majelis hakim yang bakal jadi pedoman Koprs Bhayangkara apakah bakal melakukan pemeriksaan ulang atau tidak.
"Yang jelas (Budi Arie) pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk," katanya.
Budi Arie Disebut Terima 50 Persen
Sebelumnya diberitakan, Jaksa memaparkan bahwa praktik pengelolaan situs judi online tidak hanya dilakukan secara terorganisir di internal kementerian, tetapi juga melibatkan pengaruh langsung dari pejabat tinggi.
“Bahwa kemudian terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, terdakwa II Adhi Kismanto, dan terdakwa IV Muhrijan alias Agus kembali bertemu di Café Pergrams Senopati, untuk membahas mengenai praktik penjagaan website perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar Rp 8.000.000 per website, serta pembagian untuk terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, terdakwa I Zulkarnaen sebesar 30 persen, dan untuk Saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan website yang dijaga,” ujar jaksa dalam sidang.
Jaksa menjelaskan, bahwa praktik penjagaan ini merupakan upaya untuk mengamankan dan memelihara operasional website judi online agar tak terblokir. Salah satu alat yang digunakan dalam aktivitas ini adalah teknologi crawling yang dapat melacak dan mengelola data situs judi.
Pelanggaran 121 Hakim yang Disanksi Dibuat Sebelum Kenaikan Gaji 280 Persen
Selama Januari hingga Juni 2026, KY melaksanakan sidang pleno terhadap 207 laporan, kemudian diputuskan bahwa 73 laporan terbukti dengan 121 hakim diberikan usul disanksi
