Kronologi Dugaan Korupsi Pemberian Kredit Sritex, Bermula dari Kejanggalan Ini
- VoxPop.co.id/Fajar Ramadhan
Jakarta, VoxPop – Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan pemberian kredit terhadap PT Sritex. Salah satunya yakni eks Direktur Utama (Dirut) PT Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto.
Dua tersangka lainnya yakni eks Dirut Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mappa (ZM), dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) tahun 2020, Dicky Syahbandinata (DS).
Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Abdul Qohar, mengatakan kasus tersebut bermula dari adanya keganjilan laporan keuangan PT Sritex tahun 2021.
Sritex.
- Antara.
Qohar menuturkan, PT Sritex pada tahun 2020 mencatatkan keuntungan senilai Rp 1,24 triliun. Namun, pada tahun 2021, melaporkan adanya kerugian senilai Rp 15,65 triliun.
“Jadi ini ada keganjilan dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan,” ujar Qohar saat konferensi pers di Kejagung pada Rabu malam, 21 Mei 2025.
Qohar menyampaikan, yang menjadi konsentrasi penyidik Jampidsus dalam kasus itu adalah jumlah Outstanding atau tagihan yang belum dilunasi oleh Sritex mencapai Rp 3.588.650.808.028,57 hingga Oktober 2024.
Dijelaskan olehnya bahwa terdapat puluhan bank, baik itu 20 bank swasta maupun ‘plat merah’ sejumlah bank daerah dan bank himpunan milik negara atau Himbara. Namun yang menjadi fokusnya adalah keterkaitannya dengan bank ‘plat merah’ yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 692 miliar.
Rincian dari nilai outstanding dari pemberian kredit oleh bank ‘plat merah’ yakni Bank Jateng Sebesar Rp395.663.215.800 Bank BJB sebesar Rp543.980.507.170, serta Bank DKI sebesar Rp149.007.085.018,57.
“Kemudian yang keempat, yaitu Bank Sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI, Jumlah seluruhnya adalah Rp2.500.000.000,” kata Qohar.
Lebih lanjut, Qohar menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit itu, Zainuddin dan Dicky diduga memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang sesuai prosedur.
Adapun salah satu prosedur yang dilanggar yaitu tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja lantaran hasil penilaian dari lembaga, Sritex tercatat hanya memiliki predikat BB minus atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi.
