PDIP: Prabowo Punya Kekuasaan Tentukan Nasib Polemik 4 Pulau
- VoxPop.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VoxPop - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto buka suara soal langkah Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan mengambil alih persoalan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Dia menilai Prabowo memiliki hak kekuasaan untuk menentukan posisi wilayah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil.
“Apakah Pak Prabowo mem-by pass (melangkahi) pasukan atau menteri? Saya rasa enggak, itu masih kewenangannya. Kalau Pak Prabowo, itu di undang-undang dasar sebetulnya punya kekuasaan untuk mengatur ini semua,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 Juni 2025.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto.
- VoxPop.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Utut menuturkan, menteri-menteri Kabinet Merah Putih itu tidak perlu merasa bahwa kewenangannya direbut Presiden. Sebab, dia menilai ada persoalan-persoalan yang memang sulit dalam mengambil keputusan.
“Kalau ada menterinya yang merasa dilewati, ya yang ada Presiden aja, biar Pak Presidennya bercerita. Karena kadang juga kan mengambil keputusan itu sulit,” jelas Utut.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI, Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan pulau Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).
Dasco mengatakan, dari hasil komunikasi itu, Kepala Negara memutuskan akan mengambil alih penuh persoalan tersebut. Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.
"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI, bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara," kata Dasco dalam keterangannya pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bahwa Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.
"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," katanya.
DPR Soroti Pentingnya Adminduk untuk Semua Layanan Publik, Palangka Raya Dinilai Siap Perluas Identitas Digital
DPR menegaskan administrasi kependudukan menjadi fondasi layanan publik. Palangka Raya dinilai siap memperluas digitalisasi perlindungan sosial berbasis IKD.
