DPR: Kudatuli Jadi Pengingat Bahaya Intervensi Kekuasaan Terhadap Demokrasi
- Istimewa
Jakarta, VoxPop – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta mengatakan peristiwa kerusuhan dua puluh tujuh Juli (Kudatuli) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, bukan sekadar insiden perebutan kantor partai politik.
Tetapi, episentrum perlawanan sipil terhadap hegemoni Orde Baru dan menjadi lonceng kematian bagi kediktatoran kekuasaan selama tiga dekade.
“Kudatuli adalah epik tentang harga mahal sebuah demokrasi. Darah yang tumpah hari itu menyirami benih-benih reformasi yang kelak mekar dua tahun kemudian,” kata Wayan melalui keterangannya pada Senin, 27 Juli 2026.
Menurut dia, akar persoalan Kudatuli tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pada masa Orde Baru yang menempatkan partai politik dalam ruang gerak terbatas.
Setelah kebijakan fusi partai pada 1973, kata dia, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi salah satu kekuatan politik yang berada di bawah kontrol pemerintah.
Lebih lanjut, ia melihat situasi berubah ketika Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada 1993. Kepemimpinan, kata dia, Megawati memperoleh dukungan luas dari masyarakat sehingga memunculkan kekhawatiran di kalangan penguasa saat itu.
“Kehadiran Megawati dianggap sebagai ancaman eksistensial karena ia berhasil menyatukan faksi-faksi yang berserakan menjadi sebuah kekuatan oposisi riil,” imbuhnya.
Lalu, Wayan menyebut negara melakukan intervensi dengan merekayasa Kongres PDI di Medan pada Juni 1996 untuk mendongkel Megawati. Tetapi, Megawati menolak tunduk dan menyatakan bahwa kongres tersebut inkonstitusional.
Puncak dari intervensi tirani itu terjadi pada Sabtu pagi, 27 Juli 1996. Ribuan massa berkaus merah menyerbu Diponegoro 58 secara sistematis, brutal dan mematikan. Para pendukung Megawati yang bertahan di dalam gedung diserang dengan keji.
“Ketika gedung akhirnya direbut, bukan keadilan yang ditegakkan. Api kemarahan menjalar dengan sangat cepat,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Secara empiris, Wayan mengatakan Kudatuli bukanlah sekadar insiden keamanan, melainkan sebuah gempa tektonik politik yang mengubah lanskap demokrasi di Indonesia secara radikal.
“Kudatuli adalah karpet merah yang ditenun dengan rasa sakit, di atasnya transisi demokrasi bangsa ini berjalan tertatih-tatih menuju reformasi,” ucapnya.
Sementara itu, Wayan mengingatkan momentum Kudatuli harus menjadi cermin raksasa (refleksi) bagi ketatanegaraan Indonesia saat ini. Jika melihat cermin tersebut, kata dia, pantulan wajah demokrasi saat ini menurut banyak pengamat dan tokoh masyarakat sangat mengkhawatirkan.
