Andi Widjajanto: Tentara Harus Jago Nyetir Tank-Tembak Rudal, Bukan Urus Jagung!
- Tangkapan layar YouTube PDIP
Jakarta, VoxPop – Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto mengatakan peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan Kudatuli tidak boleh dipandang sebagai aksi fisik penyerangan kantor partai.
Melainkan harus jadi cerminan dari kegelisahan penguasa saat itu terhadap suara rakyat.
Hal itu disampaikan Andi dalam acara peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.
Andi menjelaskan, bahwa peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
"Bukan sekadar yang diserang adalah kantor partai, bahkan yang diserang itu bukan pro-Megawati, yang diserang juga bukan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, yang diserang adalah akar rumput," kata Andi.
Mengenai makna peristiwa Kudatuli bagi penguatan demokrasi, Andi menyoroti pentingnya menjaga institusi militer agar tetap berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik praktis maupun ranah sipil.
"Kudatuli adalah titik awal dari gerakan demokrasi yang semula sudah kita lihat masalahnya ketika ada pembungkaman-pembungkaman sejak Bung Karno dijatuhkan tahun 1966. Satu saja yang menjadi pesan dari Kudatuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," kata Andi.
Dia menambahkan bahwa fokus utama prajurit haruslah pada peningkatan kapasitas pertahanan dan kabalotas dalam menjaga kedaulatan negara.
Andi menyoroti aparat TNI yang kini ditugaskan untuk hal-hal di luar pertahanan, seperti mengurus pertanian dan pemerintahan.
"Tentara harus profesional berada menjaga pertahanan kita. Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit untuk bertugas di pertahanan. Ya, bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah," ungkap dia.
"Tentara harus jago terjun payung, tentara harus jago nyetir tank, tentara harus jago di kapal selam, tentara harus jago menembak rudal," sambung Andi.
Mengutip pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman serta Presiden Soekarno, Andi mengingatkan pentingnya menjaga integritas tentara sebagai tentara nasional yang bebas dari kepentingan politik.
"Amanat Pak Dirman 5 Oktober '49 di Alun-Alun Utara Yogyakarta adalah tentara kita adalah tentara nasional, tidak terpilah-pilah, tidak boleh masuk ke dalam bawah kepentingan politik tertentu. Amanat Pak Dirman ini diulang lagi oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1953, kata-katanya nyaris persis sama: tentara nasional, tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu. Itu tentara yang kita inginkan," kata Andi.
