Survei LSI Denny JA Sebut 74,6 Persen Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ada 3 Alasan
- Ist
Jakarta, VoxPop – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mencatat mayoritas publik tidak percaya dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, dengan persentase survei sebanyak 74,6 persen.
Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan mayoritas masyarakat memilih untuk tidak memercayai isu ijazah palsu Jokowi dengan tiga alasan utama, yaitu kekuatan jejak dan logika prosedural, konfirmasi dari lembaga resmi, serta kesadaran publik atas motif politik.
"Responden survei menempatkannya sebagai bagian dari dinamika politik, bukan sebagai fakta yang mengancam legitimasi kepemimpinan nasional," kata Ardian dalam hasil survei yang diterima di Jakarta, Rabu.
Presiden ketujuh RI, Jokowi tiba di Mapolresta Solo untuk pemeriksaan
- tvOne/Mahfira Putri
Ia menyebutkan isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi memang terus bergulir di ruang publik, terutama di pemberitaan televisi, talkshow, podcast, dan media sosial.
Namun di tengah riuh narasi yang berkembang, kata dia, mayoritas masyarakat Indonesia justru menunjukkan sikap yang lebih tenang dan rasional, dengan hanya terdapat 12,2 persen masyarakat responden yang mempercayai isu itu.
Ardian mengungkapkan dalam hasil survei, mereka yang tak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi merata di semua segmen demografi, mulai dari mereka yang berpendidikan rendah hingga kalangan terpelajar.
Begitu pula dari masyarakat akar rumput hingga kelompok mapan, di pedesaan maupun perkotaan, dari generasi Z (di bawah 27 tahun) hingga generasi baby boomer (di atas 60 tahun), serta dari semua konstituen partai politik.
Ia membeberkan, setidaknya terdapat tiga alasan relevan mayoritas publik tidak percaya dengan isu tersebut berdasarkan hasil survei, yakni pertama, kepercayaan publik yang telah terbangun selama lebih dari satu dekade pemerintahan Jokowi menjadi fondasi utama.
Dalam persepsi publik, sambung dia, Jokowi merupakan figur yang naik dari bawah, bukan elite politik tradisional, dan rekam jejaknya sudah teruji mulai dari wali kota, gubernur DKI, hingga dua periode sebagai presiden.
"Dalam kurun waktu itu, proses administratif seperti pencalonan kepala daerah dan presiden tentu melalui tahapan verifikasi yang ketat, termasuk pengecekan dokumen ijazah oleh KPU dan instansi resmi," tuturnya.
