Ketua DPD RI: Sekolah Rakyat Implementasi Asta Cita, Harus Jadi Tulang Punggung SDM Indonesia
- Istimewa
“Pendidikan tidak bisa hanya dibangun dari gedung dan meja belajar. Kita perlu pendekatan yang humanis, relevan, dan mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi siswa di lapangan,” terangnya.
Sultan berpandangan, program ini harus menjadi simbol transformasi pendidikan nasional menuju sistem yang lebih adil, merata, dan inklusif. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi alat ampuh dalam pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem pendidikan berbasis keadilan sosial.
DPD RI berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawal implementasi Asta Cita, terutama di bidang pendidikan. Sultan memastikan, dukungan penuh dari DPD RI akan terus diberikan dalam bentuk pengawasan, legislasi, dan fasilitasi percepatan pembangunan sekolah-sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
“Sekolah Rakyat harus kita jadikan sebagai tulang punggung pembangunan SDM bangsa, terutama di daerah-daerah tertinggal. Ini adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Dalam konteks nasional, hingga semester I tahun 2025, pelaksanaan program Sekolah Rakyat menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada gelombang awal (Tahap I), pemerintah telah menetapkan sebanyak 100 lokasi rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 63 lokasi telah resmi beroperasi sejak 14 Juli 2025, dengan total 247 rombongan belajar dan 6.180 siswa yang berasal dari keluarga rentan dan kelompok masyarakat kurang mampu. Akhir Juli 2025 juga sudah bertambah 37 Sekolah Rakyat dan ditargetkan penambahan 59 Sekolah Rakyat beroperasi pada September mendatang.
Pemerintah menargetkan operasional tahap ini dapat dimulai pada pertengahan Agustus 2025, dengan dukungan anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp206,17 miliar.
Secara keseluruhan, hingga pertengahan tahun 2025, total anggaran yang telah dikucurkan oleh Kementerian PU untuk mendukung program Sekolah Rakyat telah mencapai Rp327,1 miliar.
