Di Depan Prabowo, Puan Ungkap Kementerian Curhat ke DPR soal Efisiensi Anggaran
- TV Parlemen
Jakarta, VoxPop – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan kementerian dan lembaga negara kerap menyampaikan curahan hati atau curhat kepada komisi-komisi DPR yang menjadi mitra kerjanya, mengenai kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Para kementerian/lembaga menyampaikan dilema antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi kepada mitra komisi DPR RI. Puan menyebutnya sebagai masalah “cinta segitiga”.
"Bapak Presiden Yang Terhormat, Mengenai efisiensi belanja tahun 2025, Kementerian/Lembaga curhat-nya ke komisi-komisi yang menjadi mitra kerjanya; curhat masalah 'cinta segitiga': program prioritas, tambahan anggaran dan kebijakan efisiensi," kata Puan Maharani dalam pembukaan sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2025.
"Namun cinta segitiga itu tidak harus berakhir dengan patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," sambung Puan
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola secara efektif, efisien, tertib, transparan, memenuhi rasa keadilan, dan rasa kepatutan.
Puan juga memaparkan bahwa pada masa sidang sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah membahas dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan ini akan menjadi dasar bagi Nota Keuangan dan RUU APBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
"Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat; Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? bagaimana nasib petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya," ujarnya
Ia menegaskan, penyusunan dan pembahasan APBN bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga menyangkut keadilan dan keberpihakan negara terhadap rakyat.
"Menjadi harapan seluruh rakyat, bahwa RAPBN Tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden hari ini, dapat semakin memudahkan hidup rakyat. Begitu juga harapan dari seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar APBN Tahun Anggaran 2026 dapat ikut memperkuat pembangunan di daerah," ungkapnya
DPR Ingin Putusan MK soal Anggaran MBG Berlaku Tahun 2027
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta putusan MK soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan dapat diterapkan mulai 2027
