Sekjen Kemendagri Minta Pemda Tinjau Persiapan Gerakan Pangan Murah Serentak
- Kemendagri
VoxPop – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk meninjau secara langsung persiapan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak yang akan dilaksanakan di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Program ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan GPM dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI di 7.285 kecamatan serentak seluruh Indonesia. Rapat berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Tomsi menekankan pentingnya keterlibatan Pemda dalam memastikan kelancaran kegiatan, mulai dari ketersediaan bahan pangan yang akan dijual seperti beras, minyak goreng, hingga gula dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) di daerah masing-masing.
“Untuk mendukung secara penuh Gerakan Pangan Murah ini, [Pemda] agar berkoordinasi dengan yang saya sampaikan tadi, Polres, Kodim, kemudian ada Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang lain, Kejaksaan, serta Bulog setempat untuk teknis pelaksanaannya,” ujar Tomsi.
Selain itu, Tomsi mendorong perangkat humas baik pusat maupun daerah untuk mendukung publikasi kegiatan tersebut sehingga semakin banyak masyarakat berpartisipasi. Ia menekankan bahwa GPM yang digelar secara serentak harus menjangkau hingga ke daerah pelosok.
“[Humas] melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat untuk ikut aktif dan [berpartisipasi] berbelanja pangan murah,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap GPM menjadi kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Saya berharap pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan kesungguhan hati, semangat, dan ketulusan yang setulus-tulusnya. Keberadaan kita, kebersamaan kita mengabdi untuk masyarakat,” tandasnya.
Mendagri Tito Minta Pemda Efisiensi Dulu Sebelum Minta Tambah Anggaran
Mendagri Tito Karnavian mengatakan Pemda harus melakukan efisiensi pos-pos anggarannya lebih dulu sebelum mengajukan penambahan anggaran ke pemerintah pusat.
